MATARAM — Wahyudin menyampaikan pandangan tersebut belum lama ini, dengan menekankan bahwa dampak program sangat bergantung pada kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana pemerintah provinsi. Menurut dia, bantuan yang diarahkan ke usaha produktif menjadi pembeda utama Desa Berdaya dibandingkan bantuan sosial biasa.
Warga penerima tidak hanya mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga dukungan membangun sumber penghasilan. Skema ini dinilai lebih menjanjikan untuk memutus ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Bantuan Rp 7 Juta per KK untuk Usaha Produktif
Dalam skema yang disampaikan Pemprov NTB, keluarga miskin ekstrem memperoleh bantuan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga. Dana itu diarahkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, bukan belanja konsumsi.
“Ini bantuan untuk usaha produktif, bukan untuk konsumsi. Mereka diajarkan untuk mandiri,” kata Wahyudin.
Penerima bantuan juga mendapat pendampingan selama dua tahun. Jangka waktu itu dianggap cukup untuk membantu warga mengembangkan usaha, memperbaiki pengelolaan ekonomi keluarga, hingga akhirnya menjalankan usaha secara mandiri.
Pendampingan Dua Tahun Jadi Kunci Keberhasilan
Wahyudin menilai pendampingan adalah bagian yang menentukan apakah bantuan benar-benar mengubah kondisi ekonomi keluarga penerima. Tanpa pengawalan, program berisiko berhenti pada penyaluran dana saja.
“Kalau konsisten, selama dua tahun dibina, insyaallah ke depan mereka bisa mandiri,” ujarnya.
Karena itu, ia menyebut keberhasilan Desa Berdaya tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan. Perubahan pendapatan keluarga, keberlanjutan usaha, dan kemampuan penerima keluar dari kemiskinan perlu ikut menjadi perhatian.
BPS NTB Dilibatkan dalam Pelatihan Pendamping Desa
BPS NTB turut ambil bagian dalam pelatihan pendamping desa, terutama untuk mendukung proses identifikasi dan evaluasi program. Keterlibatan itu diharapkan membuat pelaksanaan Desa Berdaya lebih terarah dan sesuai kondisi masyarakat sasaran.
Wahyudin menyebut program ini mencakup desa-desa dalam skema transformatif maupun tematik. Kedua skema memiliki cakupan berbeda, sehingga pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.
“Kalau memang benar-benar dikawal dengan baik, program itu juga cukup bagus,” katanya.
Pandangan BPS ini menegaskan bahwa Desa Berdaya diarahkan tidak hanya menangani kemiskinan jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi warga. Dengan bantuan produktif, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi terukur, program diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin di NTB.
