MATARAM — Komite IV DPD RI menggelar forum penyerapan aspirasi bersama Pemerintah Provinsi NTB di ruang rapat Rinjani, Kantor Bappeda, Selasa (4/8/2026). Sejumlah persoalan strategis menjadi sorotan. Mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian konflik lahan di Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, hingga sinkronisasi data kemiskinan dan pembangunan konektivitas antar pulau.
Evi Apita Maya menegaskan seluruh aspirasi dari jajaran OPD akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat kerja bersama kementerian mitra. Ia tak hanya mengandalkan forum resmi, tetapi juga menjalin komunikasi informal agar penyelesaian berbagai persoalan dapat dipercepat.
"Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya," kata Evi.
Jalur Komunikasi Informal untuk Percepatan Tindak Lanjut
Evi mengungkapkan tidak semua persoalan daerah harus menunggu agenda resmi di Senayan. Ia kerap berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap surat dan usulan dari daerah segera mendapat respons.
"Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Visi NTB Kepulauan Butuh Regulasi Pusat yang Mendukung
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan daerah saat ini selaras dengan visi nasional. Pemprov NTB mengusung visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia". Visi ini menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Status NTB sebagai provinsi kepulauan menuntut dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Tanpa itu, potensi daerah dinilai sulit berkembang secara optimal karena banyak kewenangan berada di tangan kementerian.
"Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami," jelas Nelly.
Sepuluh Program Unggulan dan Masalah Sinkronisasi Data
Nelly merinci sepuluh program unggulan Pemprov NTB yang membutuhkan dukungan lintas kementerian. Program tersebut mencakup Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan. Perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah menjadi akar masalahnya. Ia menilai pembaruan regulasi statistik nasional sangat penting agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.
"Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi rill di daerah," ujar Ahsanul.
Efisiensi Anggaran dan Dana Transfer Jadi Keluhan Daerah
Sejumlah perwakilan kabupaten/kota di NTB turut menyuarakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemotongan dana transfer ke daerah dinilai menghambat pembayaran belanja pegawai di beberapa wilayah. Isu lingkungan kehutanan, perluasan akses permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengembangan potensi lokal berbasis hilirisasi industri juga mengemuka dalam forum tersebut.
Pemprov NTB berharap sinergi dengan DPD RI mampu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, program prioritas daerah mendapat dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.
