MATARAM — Krisis air bersih yang melanda Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, memasuki tahun ketiga tanpa solusi permanen. Kondisi ini memaksa warga mengeluarkan biaya fantastis untuk kebutuhan air minum dan rumah tangga sehari-hari.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengungkapkan setiap keluarga rata-rata membutuhkan empat hingga enam galon air per hari. "Biaya yang dikeluarkan satu keluarga mencapai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan," katanya, Jumat (19/6/2026).
Apa Pemicu Krisis Air di Gili Meno?
Masrun menjelaskan, krisis mulai terjadi pada 2023 setelah muncul sengketa hukum yang melibatkan perusahaan penyedia air di kawasan tersebut. Akibatnya, pasokan air bersih untuk warga dan pelaku usaha terhenti total.
Ironisnya, Gili Meno merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bantuan air bersih dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga.
Dampak Ekonomi: Ternak Mati, Hotel dan Restoran Tutup
Krisis berkepanjangan ini menghantam sektor ekonomi warga. "Sejumlah ternak milik warga mati, beberapa pelaku usaha hotel dan restoran juga tutup karena kesulitan mendapatkan pasokan air bersih," kata Masrun.
Pelaku usaha yang masih bertahan harus menanggung biaya operasional jauh lebih tinggi. "Biaya air membengkak hingga enam kali lipat dibanding sebelum krisis," tambahnya.
Solusi yang Didorong Warga dan Walhi NTB
Warga mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok. Masrun menilai opsi ini lebih efektif dan murah dibanding teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
"Panjang pipa dari Pulau Lombok ke Gili Air itu 1,6 kilometer, sedangkan dari Gili Air ke Meno itu 1,2 kilometer. Itu jauh lebih murah daripada menggunakan sistem antar-jemput air," ungkapnya. Warga sebenarnya pernah berinisiatif memasang pipa secara swadaya pada 2021, namun tidak mendapat persetujuan pemerintah daerah.
Walhi Adukan Pemkab Lombok Utara ke Kemendagri
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB bersama warga Gili Meno mengadukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menyebut sedikitnya 267 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa terdampak krisis ini.
"Air adalah hak asasi manusia. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kepada mekanisme bisnis," tegas Amri dalam konferensi pers di Mataram, Jumat (19/6).
Kepala Divisi Advokasi Walhi NTB, Alfi Zakki, menilai pemerintah daerah gagal menjalankan amanat Pasal 28H UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengaduan ke Kemendagri menjadi langkah lanjutan setelah berbagai upaya advokasi sejak 2024, termasuk laporan ke Ombudsman, DPRD Lombok Utara, Komnas HAM, hingga KPK, yang belum membuahkan hasil.
Berapa lama krisis air bersih di Gili Meno berlangsung?
Krisis air bersih di Gili Meno telah berlangsung selama tiga tahun, tepatnya sejak 2023, setelah muncul persoalan hukum yang menjerat perusahaan penyedia air di kawasan tersebut.
Apa solusi yang diusulkan untuk mengatasi krisis ini?
Warga dan Walhi NTB mendorong pembangunan jaringan pipa distribusi air bawah laut dari daratan Lombok menuju Gili Meno sebagai solusi jangka panjang, yang dinilai lebih murah dan ramah lingkungan dibanding teknologi SWRO.
Ke mana warga melaporkan krisis air ini?
Warga bersama Walhi NTB telah melaporkan persoalan ini ke Ombudsman, DPRD Lombok Utara, Komnas HAM, KPK, dan terbaru mengadukan Pemkab Lombok Utara ke Kementerian Dalam Negeri karena dinjak gagal memenuhi hak dasar warga atas air bersih.
