MATARAM — Abul Chair menegaskan bahwa pola kerja birokrasi saat ini harus berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan memastikan program yang dijalankan mampu mengubah kondisi warga.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujar Abul Chair dalam keterangannya usai Rapim di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.
Desa Berdaya Bukan Sekadar Bagi-Bagi Bantuan
Sekda secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama Pemprov NTB. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari frekuensi kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan nyata kondisi masyarakat setelah menerima intervensi.
“Jangan sampai yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegasnya.
Abul Chair menambahkan, bantuan yang diberikan melalui program ini harus menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan. Karena itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
Pengawasan Anggaran Dimulai Sejak Perencanaan
Terkait tata kelola keuangan, Sekda memastikan pengawasan dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai. Inspektorat dilibatkan untuk memantau secara berkelanjutan, mulai dari verifikasi usulan hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.
Aspek paling krusial, lanjutnya, adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas OPD Jadi Kunci Keberhasilan
Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan program tersebut tidak bekerja sendiri. Menurutnya, program ini hanyalah salah satu pengungkit yang akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” kata Sekda.
Ia pun meminta seluruh pejabat eselon II untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Sinergi antar OPD dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan target program prioritas Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
