NUSA TENGGARA BARAT — Kementerian Agama menyiapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 untuk guru binaan madrasah, dengan sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB dan BKN yang sudah rampung. Pelamar jalur umum maupun guru PPPK berusia maksimal 35 tahun bisa ikut seleksi ini. Formasi akan bergulir bertahap mulai 2027.
Kementerian Agama menegaskan komitmennya memuliakan profesi guru lewat rangkaian afirmasi yang digulirkan sepanjang 2026. Selain penguatan kompetensi dan kesejahteraan, pemerintah menyiapkan jalur kepegawaian baru bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut afirmasi ini sebagai bentuk tanggung jawab negara. "Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag usai acara Senam Sehat bersama Guru pada rangkaian Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menjelaskan, Kementerian Agama sudah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari proses itu, formasi CPNS guru binaan Kemenag disiapkan secara bertahap dan mulai bergulir pada 2027.
Formasi terbuka bagi dua kelompok pelamar:
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terang Suyitno.
Pemerintah memberikan perlindungan status bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027. Jika dinyatakan belum lulus tes PNS, mereka tetap berstatus sebagai PPPK.
Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK. Kebijakan ini menambah jalur karier bagi guru yang selama ini belum berstatus ASN penuh.
Di luar formasi kepegawaian, Kemenag mempercepat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Program dibagi ke dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama sudah diumumkan dan akan disusul penambahan gelombang baru.
Perhatian khusus diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka mendapat fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026. Anggaran program telah tersedia melalui