Pemprov NTB Buka Suara soal Asesmen FITRA, Sebut Desa Berdaya Punya 14 Instrumen Hukum dan Jangkau 5.162 Keluarga

Penulis: Luthfi Hakim  •  Rabu, 18 November 2026 | 05:47:02 WIB
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyebut masukan FITRA sebagai "vitamin penyehat" bagi pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif.

MATARAM — Program Desa Berdaya Transformatif pada tahap awal 2026 menjangkau 40 desa dan kelurahan. Dari 7.250 rumah tangga miskin ekstrem di wilayah sasaran, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat lewat proses verifikasi dan validasi.

Bantuan diberikan dalam bentuk aset produktif maksimal Rp7 juta per keluarga, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha. Penerima juga mendapat pendampingan selama 24 bulan serta intervensi kebutuhan dasar sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Ahsanul Khalik: Masukan FITRA Jadi "Vitamin Penyehat" Program

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan FITRA NTB, yakni memastikan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan transparan. Pemerintah, menurut dia, justru membutuhkan pandangan kritis dari masyarakat sipil.

“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Aka ini meminta temuan asesmen ditempatkan secara proporsional. FITRA menggunakan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif.

Karena itu, identifikasi risiko semestinya dibaca sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan. Bukan simpulan bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.

Bukan Sekadar Bantuan Modal, tapi Pendampingan Dua Tahun

Aka menjelaskan Desa Berdaya Transformatif tidak dirancang sebagai program penyaluran bantuan modal semata. Program ini merupakan proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan, dan intervensi kebutuhan dasar.

Ukuran keberhasilan pun tidak berhenti pada tersalurkannya bantuan. Pemerintah menyoroti perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian,” jelasnya.

Desain intervensi program, lanjut Aka, bersifat terbuka dan dinamis. Penyesuaian dapat dilakukan mengikuti perkembangan persoalan sosial ekonomi, karakteristik keluarga penerima manfaat, serta kapasitas administrasi dan teknis di lapangan. Setiap penyesuaian tetap harus berada dalam koridor perencanaan, penganggaran, regulasi, dan pertanggungjawaban.

Dinas Sosial dan DPMPD Dukcapil Diminta Satu Gerak

Soal pembagian peran perangkat daerah, Aka menegaskan Dinas Sosial P3A dan DPMPD Dukcapil memiliki tugas dan fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Dinas Sosial P3A menangani aspek masalah sosial, perlindungan sosial, serta kebutuhan keluarga penerima manfaat termasuk perempuan dan kelompok rentan.

DPMPD Dukcapil berperan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Keduanya diminta bekerja dalam satu kesatuan intervensi.

“Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antarperangkat daerah harus terus diperkuat,” tegasnya.

Jawaban soal Kritik Regulasi: Merujuk UU 23/2014 dan UU 13/2011

Pemprov NTB juga menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya. Aka meminta persoalan itu dilihat utuh berdasarkan konstruksi kewenangan dan instrumen kebijakan pemerintah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan, menurut dia, memiliki dasar perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberi tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin tingkat provinsi berpedoman pada kebijakan nasional.

“Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelasnya.

Aka menambahkan Desa Berdaya tidak bertumpu pada satu keputusan atau satu dokumen semata. Sedikitnya 14 instrumen kebijakan dan operasional menopang pelaksanaan program di lapangan.

Reporter: Luthfi Hakim
Sumber: ntbsatu.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top