Nelayan Tradisional Lombok Utara Desak Pengakuan Hak Kelola Laut dan Perlindungan Awiq-awiq

Penulis: Khoirul Anwar  •  Minggu, 15 November 2026 | 08:01:31 WIB
Nelayan tradisional Lombok Utara menyuarakan tuntutan kepastian hukum wilayah tangkap dalam Rembuk Agraria Pesisir.

LOMBOK UTARA — Rembuk Agraria Pesisir yang digelar DPD KNTI KLU menjadi wadah bagi nelayan tradisional untuk menyuarakan persoalan yang selama ini jarang tersentuh kebijakan. Mereka menuntut kepastian hukum atas wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Ketua DPD KNTI KLU Najamudin menegaskan bahwa persoalan agraria pesisir tidak bisa dipersempit hanya pada soal penguasaan tanah. Menurutnya, negara harus hadir menjamin keberlanjutan akses nelayan tradisional terhadap laut.

Mengapa Awiq-awiq Jadi Kunci Tuntutan Nelayan

Nelayan tradisional membutuhkan pengakuan resmi atas wilayah kelola laut. Pengakuan itu mencakup praktik hukum lokal atau awiq-awiq yang selama ini menjadi pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan ruang tangkap secara turun-temurun.

Najamudin menyebut pengakuan terhadap hak kelola laut bukan sekadar formalitas administratif. Tanpa pengakuan, masyarakat yang sudah bergantung pada laut berisiko kehilangan akses terhadap ruang tangkap dan wilayah pesisirnya sendiri.

"Pengakuan terhadap hak kelola laut nelayan tradisional sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang sudah turun-temurun menggantungkan hidupnya di laut justru kehilangan akses terhadap ruang tangkap dan wilayah pesisirnya sendiri," tegas Najamudin.

Akses Pantai dan Tambatan Perahu Makin Sempit

Selain soal wilayah tangkap, Najamudin menyoroti semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap pantai dan lokasi tambatan perahu. Tekanan atas ruang pesisir dinilai terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kondisi itu berdampak langsung pada aktivitas harian nelayan. Mulai dari menurunkan hasil tangkapan hingga merawat perahu, semuanya bergantung pada ketersediaan ruang di pesisir yang kini kian terbatas.

Wilayah penangkapan ikan juga menghadapi tekanan serupa. Nelayan tradisional bersaing dengan berbagai kepentingan di laut yang sama, sementara posisi mereka belum dilindungi payung hukum yang jelas.

Harapan pada Pemerintah Daerah

Rembuk Agraria Pesisir menjadi jalan bagi KNTI KLU untuk mendorong pemerintah daerah mengambil sikap. Nelayan berharap ada regulasi yang secara eksplisit mengakui hak kelola laut masyarakat tradisional.

Pengakuan itu dinilai penting agar kebijakan pesisir tidak lagi bertabrakan dengan praktik yang sudah hidup di masyarakat. Awiq-awiq, sebagai hukum lokal, telah terbukti menjaga pemanfaatan ruang tangkap secara berkelanjutan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara soal respons atas tuntutan tersebut. KNTI KLU menyatakan akan terus mendorong pembahasan hak kelola laut masuk ke agenda kebijakan daerah.

Reporter: Khoirul Anwar
Sumber: lombokpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top