MATARAM — Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram Hj. Baiq Zuhar Parhi menilai pemerintah kota belum menerima rencana kerja riil dari kelurahan. Kondisi itu membuat anggaran yang dialokasikan hanya menyentuh kebutuhan di luar rutinitas yang sudah ditetapkan.
Parhi menyampaikan hal itu kepada Suara NTB di Mataram. Menurutnya, kelurahan butuh dukungan anggaran yang lebih memadai karena bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Politisi PKS itu menjelaskan, selama ini penganggaran untuk kelurahan mengacu pada kebutuhan rutin yang telah baku. Akibatnya, program yang benar-benar dibutuhkan warga di tingkat lingkungan sulit masuk ke dalam perencanaan.
Parhi mendorong Pemerintah Kota Mataram memberikan anggaran kepada kelurahan dengan porsi yang lebih besar. Ia menyebut kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan dasar, sekaligus ujung tombak penanganan persoalan sosial dan pengentasan kemiskinan di tingkat bawah.
"Kami Komisi I mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk memberikan anggaran kepada kelurahan. Sepertinya pemerintah kota juga belum mendapatkan rencana kerja riil dari kelurahan, sehingga anggaran yang diberikan masih sebatas kebutuhan di luar rutinitas yang sudah baku," ungkap Parhi.
Salah satu hal yang perlu dibenahi, kata Parhi, adalah penyusunan rencana kerja kelurahan. Aspirasi warga yang disampaikan lewat Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mesti diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Renja kelurahan.
Dengan begitu, usulan masyarakat tidak hanya menjadi catatan dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi itu bisa diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang punya dukungan penganggaran.
"Masukan dari lingkungan dalam MPBM sebaiknya diakomodasi dan dimasukkan sebagai Renja kelurahan. Sehingga fungsi kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan bisa terlaksana dengan baik," tandas anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini.
Parhi menegaskan kelurahan memiliki posisi strategis karena langsung menghadapi berbagai persoalan warga. Mulai dari pelayanan dasar, persoalan sosial, hingga kebutuhan penanganan kemiskinan yang menuntut respons cepat sesuai kondisi lapangan.
Penguatan peran kelurahan, menurutnya, harus diikuti perencanaan program yang konkret. Sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, Renja kelurahan, dan kebijakan penganggaran pemerintah kota menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 2027.
Dukungan anggaran yang lebih memadai diharapkan membuat fungsi kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan warga di masing-masing lingkungan.