MATARAM — Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan posisi Moh Akri untuk sementara berstatus quo. Usulan PAW yang diajukan DPW PPP NTB belum bisa dilaksanakan karena polemik partai berlambang Kakbah itu tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat pusat.
Menurut Isvie, pimpinan dewan tidak bisa serta merta mengganti Moh Akri berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan kepengurusan pusat yang juga masih berpolemik. Konsultasi ke Kementerian Hukum RI mengarahkan dewan menunggu proses di tingkat pusat selesai lebih dulu.
Isvie menjelaskan penundaan diambil sampai proses di Kementerian Hukum selesai, termasuk pemberhentian Sekjen DPP PPP. Selama status quo berlaku, tidak ada perubahan komposisi anggota dewan dari PPP.
"Kami tunda sampai dengan proses Kementerian Hukum selesai dengan pemberhentian Sekjen (DPP). (Posisinya) Status Quo sementara. Belum ada perubahan," jelas Isvie kepada Lombok Post, Senin (9/11).
Ia menegaskan hasil kesepakatan pimpinan dewan tidak ada pergantian antar waktu. "Belum ada pergantian. Hasil kesepakatan pimpinan tidak ada pergantian antar waktu," terang Isvie memperjelas.
Ketua DPW PPP NTB H Muzihir yang juga Wakil Ketua DPRD NTB menyebut proses usulan pergantian antar waktu masih tetap berjalan. Menurutnya, status quo yang disebut Ketua DPRD belum tentu bertahan menghadapi putusan pengadilan.
"Itu kan kata Bu ketua status quo. Tetapi kata pengadilan besok apa kita kan tidak tahu. Yang jelas saat ini prosesnya sedang berjalan," tegas Muzihir.
Muzihir mengakui dinamika di pusat akan mempengaruhi daerah. Namun ia menyebut persoalan pemecatan Waketum dan Sekjen DPP PPP sudah selesai dan diajukan ke Kemenkum, sehingga proses usulan PAW anggota DPRD NTB di daerah otomatis akan mengikuti.
DPW PPP NTB menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan itu kepada Prof Asikin selaku penasihat hukum. Muzihir memastikan prosesnya tetap berjalan sembari menunggu kepastian hukum di tingkat pusat.
"Saya menyerahkan sepenuhnya ke Prof Asikin selaku penasihat hukum kami. Ini prosesnya berjalan," paparnya.
Dengan kondisi tersebut, kursi Moh Akri di DPRD NTB belum berubah sampai ada keputusan hukum tetap atas polemik kepengurusan DPP PPP. Pimpinan dewan menyatakan tidak akan memproses PAW berdasarkan surat keputusan yang masih diperdebatkan.