LOMBOK UTARA — Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah menyebut satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi terkait PMI. Lingkupnya mencakup pencegahan, deteksi, dan penanganan berbagai persoalan yang dihadapi calon PMI, PMI, hingga keluarga pekerja migran.
Poin pembentukan satgas dicantumkan dalam materi Raperda tentang Pelindungan PMI. Menurut Hakamah, langkah itu jadi bentuk keseriusan DPRD terhadap persoalan pekerja migran asal daerah.
"Satgas dibentuk oleh bupati dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari OPD, kepolisian, BP2MI, BPJS, LBH, LSM, hingga pendamping," kata Hakamah.
Komposisi lintas sektor itu disebut penting untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pekerja migran asal Lombok Utara. Selama ini penanganan PMI tersebar di beberapa instansi.
Satgas nantinya bertugas mengoordinasikan penanganan lintas sektor dan melakukan deteksi dini terhadap persoalan PMI. Tugas lain adalah mengelola dan memverifikasi pengaduan, serta mengoordinasikan penanganan kasus.
Mandat tersebut juga mencakup fasilitasi pemulangan PMI yang menghadapi kondisi khusus. Pemulangan bermasalah selama ini sering terkendala karena tidak ada satu pintu koordinasi.
Satgas juga dirancang melaksanakan koordinasi berkala untuk membahas perkembangan kasus. Dari forum itu, hambatan di lapangan diidentifikasi agar tidak ada persoalan PMI yang terabaikan.
Selain tugas penanganan, satgas disiapkan memiliki pusat koordinasi penanganan kasus. Pusat koordinasi itu berfungsi sebagai simpul informasi dan layanan bagi PMI maupun keluarganya.
Dengan skema itu, warga yang hendak berangkat sebagai PMI atau keluarga yang mencari informasi bisa mendapat layanan dari satu titik. Tidak lagi berpindah-pindah instansi untuk urusan yang sama.
Usulan pembentukan satgas kini menunggu pembahasan Raperda Pelindungan PMI bersama pemerintah daerah. Jika disepakati, bupati yang akan menetapkan keanggotaan satgas melalui keputusan resmi.