LOMBOK UTARA — Sudirsah Sujanto, anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Barat-Lombok Utara, merampungkan reses masa persidangan I Tahun 2026-2027 di 16 titik se-Kabupaten Lombok Utara. Agenda yang berlangsung 1-8 November 2026 itu menjaring aspirasi dari warga lima kecamatan sekaligus.
Dari seluruh titik pertemuan, keluhan soal infrastruktur pertanian mendominasi. Kelompok tani meminta perbaikan jalan usaha tani serta pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) seperti handtraktor untuk menopang ketahanan pangan.
"Jadi di semua titik reses menyampaikan aspirasi terkait hal ini khusus dari para kelompok tani," ujar Sudirsah kepada wartawan di Lombok Utara, Sabtu (7/11/2026).
Politikus Partai Gerindra yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB itu mencatat permintaan Alsintan muncul merata. Handtraktor disebut sebagai kebutuhan mendesak karena sebagian petani masih mengolah lahan secara manual.
Warga juga menyoroti penataan infrastruktur lingkungan yang dinilai belum rampung sejak gempa besar mengguncang Lombok Utara pada 2018. Persoalan ini muncul di hampir setiap titik reses.
"Infrastruktur perdusunan hingga kini belum tertata dengan baik pasca gempa besar tersebut," kata Sudirsah. Menurutnya, penataan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak bagi warga yang tinggal di kawasan terdampak.
Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) mencuat khususnya di ruas jalan desa dan perdusunan. Warga menilai minimnya lampu jalan memicu risiko kecelakaan dan gangguan keamanan pada malam hari.
"Apalagi disepanjang jalan desa dan perdusunan itu banyak yang gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan masalah keamanan lainnya," ucapnya.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah pembuatan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kekeringan. Permintaan ini paling banyak disuarakan warga Kecamatan Bayan.
"Ini juga sangat dibutuhkan masyarakat di Lombok Utara utamanya masyarakat yang ada di Kecamatan Bayan," kata Sudirsah.
Dalam reses itu, sejumlah warga menyampaikan kekecewaan karena pokok-pokok pikiran dewan dari aspirasi 2026 tidak masuk APBD Perubahan maupun APBD Murni 2026. Sudirsah menyampaikan permohonan maaf kepada konstituen di Lombok Utara dan Lombok Barat.
"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang menjadi konstituen kami," ujarnya. Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD NTB, ia berjanji memperjuangkan kembali aspirasi yang tertunda agar dieksekusi pada 2027.
"Kami juga sampaikan kepada masyarakat agar bersabar hingga nanti aspirasi yang tertunda di tahun 2026 tersebut bisa kita perjuangkan kembali untuk dilaksanakan ditahun 2027," pungkasnya.