MATARAM — Kenaikan pada Triwulan III 2026 tercatat setelah persentase stunting NTB sempat turun tiga kali berturut-turut. Pada 2025 angkanya 13,38 persen, lalu turun menjadi 12,98 persen pada Triwulan I 2026 dan 12,50 persen pada Triwulan II.
Kepala Dinas Kesehatan NTB HL Hamzi Fikri menyatakan pihaknya telah memiliki data by name by address (BNBA) sebagai acuan pemetaan sasaran. Data itu dipakai untuk menentukan kebutuhan intervensi di lapangan.
"Kami sudah punya data by name by address (BNBA) menjadi acuan pemerintah untuk memetakan kebutuhan dan menentukan sasaran intervensi di lapangan," jelas Hamzi.
Data per kabupaten/kota menempatkan Lombok Timur di posisi teratas dengan 20,46 persen. Angka itu jauh di atas daerah lain di NTB.
Berikutnya Lombok Utara 12,81 persen, Bima 12,63 persen, Sumbawa 10,73 persen, Dompu 10,46 persen, Lombok Tengah 9,52 persen, dan Lombok Barat 9,16 persen. Sumbawa Barat tercatat 6,77 persen dan Kota Mataram 5,30 persen, sementara data Kota Bima masih dalam proses.
Tingginya angka di Lombok Timur menjadi perhatian karena kabupaten itu memiliki jumlah penduduk besar. Hamzi menilai penurunan di daerah tersebut akan memberi kontribusi signifikan terhadap capaian provinsi.
"Kalau kita keroyok Lombok Timur, bisa turun sampai 15 persen saja, kontribusi penurunan terhadap NTB luar biasa," ujarnya.
Penanganan stunting di NTB dibagi ke dalam dua jalur. Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab sektor kesehatan dengan kontribusi sekitar 30 persen.
Sasarannya meliputi remaja putri yang mengalami anemia melalui pemeriksaan dan pemberian tablet tambah darah (TTD), ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), serta balita yang mengalami masalah pertumbuhan.
Intervensi sensitif berkontribusi sekitar 70 persen dan melibatkan sektor di luar kesehatan. Fokusnya antara lain penyediaan air bersih, sanitasi layak, pelayanan keluarga berencana (KB), serta perbaikan rumah dan lingkungan.
Menurut Hamzi, sanitasi buruk dan keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko infeksi berulang yang mengganggu penyerapan nutrisi anak. Kondisi itu membuat pemenuhan gizi tidak berjalan optimal meski asupan makanan sudah diperbaiki.
Karena itu, perbaikan lingkungan dan akses air bersih ditempatkan sebagai bagian dari intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor. Upaya menurunkan angka stunting di NTB tidak cukup hanya lewat pendekatan kesehatan.
Pemerintah provinsi akan memakai data BNBA untuk memetakan kebutuhan dan menentukan sasaran di lapangan. Prioritas diarahkan ke daerah dengan angka tertinggi, terutama Lombok Timur, agar capaian provinsi ikut terdorong turun pada triwulan berikutnya.