Kemenkum Dorong Islah Kubu Muzihir dan Akri, Status Quo Kepengurusan PPP Belum Berubah

Penulis: Mardian Syah  •  Sabtu, 31 Oktober 2026 | 13:01:31 WIB
Kementerian Hukum menegaskan status quo kepengurusan PPP di tingkat DPP belum berubah.

MATARAM — Dua kubu di DPW PPP NTB, yakni kubu Muzihir dan kubu Akri, masih saling mengklaim Surat Keputusan (SK) dari DPP PPP tentang struktur kepengurusan yang sah. Polemik itu berbuntut pada usulan PAW anggota DPRD NTB dari fraksi PPP.

Lalu Wirajaya menyampaikan hasil konsultasi pimpinan DPRD NTB ke Kementerian Hukum. Menurutnya, Menteri Hukum menilai polemik PPP tidak masuk ranah politik, tetapi akan dijelaskan melalui koridor hukum.

"Hasil dari konsultasi ke Menteri Hukum terkait dengan polemik PPP beliau menjawab, tidak masuk di ranah politik. Tapi dirinya akan jelaskan secara koridor hukum," ujar Lalu Wirajaya.

Kepengurusan DPP PPP Masih Enam Orang, Status Quo Berlaku

Kementerian Hukum menegaskan kepengurusan PPP di tingkat DPP sampai hari ini masih dihuni enam orang seperti semula. Enam posisi itu di antaranya Ketua Umum Mardiono, Sekjen Tad Yasin, dan Wakil Ketua Agus.

"Bahwa sampai dengan hari ini, kepengurusan PPP di DPP itu masih yang enam orang itu, Pak Mardiono Ketua Umum, Sekjen Tad Yasin, Wakil Ketua Agus dan seterusnya ada enam orang," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, status quo kepengurusan PPP masih berlaku. Menteri Hukum meminta kader di daerah menjaga kondusivitas hingga persoalan internal partai tuntas.

"Oleh karenanya baik-baiklah di daerah, kira-kira begitu yang disampaikan beliau (Menkum). Artinya status quo masih seperti semula, tidak ada perubahan," tuturnya.

Arahan Menkum Dibaca sebagai Dorongan Berbenah Internal

Wirajaya menangkap arahan Menteri Hukum sebagai dorongan agar internal PPP melakukan islah dan berbenah diri. Menurutnya, PPP sebagai partai tua berbasis Islam perlu menata diri seperti partai lain.

"Jadi bisa diartikan ini didorong untuk islah. Seperti itu yang saya tangkap sesuai arahan untuk islah, berbenah, sehingga mungkin maksudnya beliau, PPP ke depan bisa seperti partai yang lain. Ini partai tua, partai Islam," ungkapnya.

Ia menilai islah merupakan jalan terbaik bagi PPP saat ini. "Kalau bisa islah. Tidak ada yang lebih baik selain islah, bagus itu," serunya.

DPRD NTB Belum Ambil Sikap Resmi

Sikap resmi DPRD NTB atas arahan Kementerian Hukum itu belum diputuskan. Wirajaya menyebut pembahasan masih menunggu rapat bersama pimpinan DPRD lainnya dan bagian persidangan.

"Nanti kita bahas bersama pimpinan yang lain, lalu kemudian bagian persidangan. Ini belum kita putuskan. Belum kesimpulannya ke sana," katanya.

Konsultasi pimpinan DPRD NTB ke Kementerian Hukum dilakukan untuk menyikapi polemik PAW anggota dewan dari fraksi PPP. Dua kubu di DPW PPP NTB berseteru soal kepengurusan yang sah, antara kubu Muzihir dan kubu Akri.

Reporter: Mardian Syah
Sumber: suarantb.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top