MATARAM — Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTB 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat layanan pajak kendaraan bermotor. Forum yang digelar di Hotel Prime Park Mataram itu mengusung tema "Optimalisasi Sinergitas Tim Pembina Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Daerah Berbasis Digitalisasi Layanan."
Rakor dihadiri unsur Tim Pembina Samsat Provinsi NTB, mulai dari Bapenda NTB, Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, PT Jasa Raharja NTB, hingga jajaran pelaksana layanan Samsat dari seluruh kabupaten dan kota. Agenda utama forum ini menyatukan langkah antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat, khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Plt Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menilai peningkatan kepatuhan masyarakat harus dibarengi dengan kemudahan membayar pajak. Menurutnya, pola pelayanan perlu menyesuaikan aktivitas harian warga. Tidak semua wajib pajak punya kesempatan membayar pada jam pelayanan konvensional.
"Kita harus memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa membayar pajak pada pagi atau siang hari. Ada masyarakat yang baru memiliki kesempatan pada malam hari," ungkap Baiq Nelly.
Karena itu, Bapenda NTB tengah mendorong perluasan kanal pembayaran agar masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara lebih fleksibel.
"Saat ini kami mencoba menginisiasi perluasan kanal pembayaran melalui retail modern. Untuk retail modern, Insya Allah dapat kita realisasikan dalam waktu dekat," ujarnya.
Baiq Nelly berharap perluasan kanal pembayaran tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rakor tersebut juga menjadi momentum peluncuran inovasi WhatsApp Blast sebagai media pengingat kepada wajib pajak. Layanan ini dipakai untuk mengingatkan masyarakat terkait masa pajak kendaraan bermotor yang akan segera jatuh tempo maupun kendaraan yang pajaknya telah melewati jatuh tempo.
Pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal komunikasi diharapkan memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, yang membuka Rakor secara resmi, menegaskan digitalisasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan kendaraan bermotor. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya berorientasi pada penagihan pajak. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem pelayanan yang mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya dengan mudah.
"Tugas pemerintah daerah adalah melakukan optimalisasi dan memperkuat sinergi, bukan hanya sekadar menagih, tetapi bagaimana masyarakat yang memang memiliki kemauan untuk taat justru diberikan kemudahan dan tidak dipersulit," kata Abul Chair.
Ia menilai kemudahan pelayanan memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kepatuhan masyarakat.
"Kalau pelayanan semakin mudah, maka kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat. Ketika kepatuhan meningkat, penerimaan daerah juga meningkat, dan pada akhirnya pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," lanjutnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas instansi, perluasan kanal pembayaran, serta pemanfaatan teknologi digital, Tim Pembina Samsat NTB berkomitmen menghadirkan layanan perpajakan kendaraan bermotor yang semakin efektif, mudah diakses, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB.