MATARAM — Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menegaskan optimalisasi Samsat tidak semata berorientasi pada penagihan pajak. Pemerintah provinsi memastikan masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban mendapat pelayanan mudah, cepat, dan tidak berbelit.
"Jadi bukan hanya menagih itu kewajibannya, tapi juga memastikan bahwa orang yang mau taat jangan kemudian dipersulit. Sudah mau taat, tapi ternyata masih banyak prosedur dan lain sebagainya," tegas Abul Chair.
Rapat koordinasi yang digelar di Mataram itu meluncurkan program WhatsApp Blast. Kanal ini menjadi jalur komunikasi langsung antara Tim Pembina Samsat dan wajib pajak.
Menurut Abul Chair, tiga pilar Samsat harus bekerja dalam satu kesatuan. Ia mengibaratkan sinergi Bapenda, Ditlantas, dan Jasa Raharja seperti tiga kaki tripod yang saling menyesuaikan.
"Tiga kaki ini tripodnya harus disesuaikan, kadangkala dibutuhkan satu kaki lebih panjang karena mungkin datarannya tidak sama. Kadang Bapenda memang harus lebih giat, tapi kadang pula memang satu kakinya Pak Polisi juga, jadi sama-sama menyesuaikan supaya tidak goyang," ujarnya.
Berdasarkan laporan rakor, penerimaan PKB hingga akhir Agustus 2026 mencapai 62,2 persen. Sementara BBNKB mencapai sekitar 79 persen dari target.
Abul Chair menekankan capaian itu tidak boleh membuat pihak berpuas diri. Masih ada pekerjaan besar, mulai dari meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat sinkronisasi data, memperluas digitalisasi pelayanan, hingga mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
"Kalau pelayanan makin mudah tentu kepatuhan juga makin naik. Kalau kepatuhan naik maka penerimaan naik. Kalau penerimaan naik, pembangunan daerah insyaallah juga selalu kuat," katanya.
Sekda mendorong hasil rakor tidak berhenti pada kesimpulan normatif seperti perlunya meningkatkan koordinasi. Rakor harus menghasilkan langkah konkret, terukur, dan pembagian tugas yang jelas.
"Kita ingin semuanya lebih jelas, siapa melakukan apa, bagaimana, kapan selesai, dan apa hasil yang kemudian bisa dicapai," tegas Abul Chair.
Plt. Kepala Bapenda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan sejumlah inovasi pelayanan telah memberikan kemudahan akses. Mulai dari Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Desa, hingga e-Samsat.
"Kita sebagai pelayan, tugas utama adalah memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk melaksanakan kewajibannya, jadi membayar pajak ini kewajibannya," ungkapnya.
Bapenda NTB tengah mendorong perluasan kanal pembayaran melalui layanan digital dan jaringan layanan masyarakat. Termasuk pemanfaatan jaringan ritel modern untuk mendekatkan layanan bagi warga yang jauh dari kantor Samsat.
Nelly juga menekankan pentingnya integrasi data antara Bapenda, kepolisian, dan Jasa Raharja. Integrasi itu mendukung peningkatan kepatuhan, penertiban kendaraan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rakor membahas masih besarnya jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Tim Pembina Samsat didorong menyusun strategi bersama melalui operasi gabungan, sosialisasi, penguatan layanan digital, dan optimalisasi penanganan kendaraan menunggak.
"Kami berharap ada langkah konkret untuk kita bersama merumuskan langkah terkait dengan peningkatan PAD, termasuk operasi gabungan, sosialisasi terkait pajak, serta digitalisasi pelayanan," ujarnya.