SUMBAWA BESAR — Pasokan BBM yang tidak lancar di Kecamatan Utan membuat warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan tertekan. Dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, masyarakat mengusulkan adanya penambahan kuota dan perbaikan jadwal distribusi ke SPBU setempat.
Sandra Abadi, perwakilan warga, menyebut kelangkaan ini berdampak langsung pada pendapatan harian masyarakat. Petani yang membutuhkan solar untuk menggarap sawah dan nelayan yang bergantung pada bahan bakar untuk melaut terpaksa memperlambat aktivitas produksi.
“Poin utama yang kami sampaikan terkait kelangkaan BBM di Kecamatan Utan. Kondisi ini sangat merugikan petani, nelayan, petambak tradisional, sampai pedagang pengecer karena penghasilan masyarakat turun drastis,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu 26 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, warga sempat mengusulkan agar pedagang pengecer bisa memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Namun, aturan yang berlaku menutup kemungkinan tersebut. Karena itu, masyarakat mendorong dinas terkait mempercepat pengurusan administrasi bagi kelompok sasaran langsung, yakni petani, nelayan, dan petambak tradisional.
“Pedagang atau pengecer memang tidak bisa menerima surat rekomendasi sesuai aturan. Karena itu, kami mendorong dinas terkait mempermudah dan mempercepat administrasi bagi petani, nelayan, serta petambak tradisional sebagai kelompok sasaran,” kata Sandra.
Selain meminta penambahan kuota, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pertamina menambah unit SPBU di Kecamatan Utan. Langkah ini dinilai perlu agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang dan warga tidak antre panjang setiap kali mengisi bahan bakar.
Sandra berharap pasokan ke SPBU Utan tetap terjadwal, termasuk saat akhir pekan. “Kami berharap pasokan ke SPBU Utan tetap lancar dan terjadwal, termasuk pada hari libur. Kami juga berharap ada penambahan kuota serta penambahan unit SPBU baru agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang,” jelasnya.
Warga mengapresiasi DPRD Kabupaten Sumbawa, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan PT Pertamina yang membuka ruang audiensi. Pertemuan ini dinilai memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan di lapangan secara langsung.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD, khususnya Wakil Ketua I Bapak Berlian Rayes, Komisi II, OPD terkait, serta Pertamina yang sudah membuka ruang dan memberikan penjelasan secara transparan dan solutif,” ujar Sandra.
Warga berharap hasil audiensi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pasokan BBM yang stabil menjadi kunci agar aktivitas ekonomi di Kecamatan Utan tidak kembali terganggu.