SUMBAWA BESAR — Beban penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sumbawa kian berat. Selain 1.065 ODGJ berat, Dinas Kesehatan setempat juga mendata 1.425 warga mengalami gangguan jiwa ringan, sedang, depresi, hingga gangguan kesehatan jiwa lainnya. Data itu menjadi dasar pemkab mendorong pembangunan rumah singgah yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
Rumah singgah nantinya difungsikan sebagai tempat perawatan sementara bagi pasien yang baru menyelesaikan perawatan di rumah sakit, tetapi belum memungkinkan kembali ke keluarga. Fasilitas ini diharapkan menjaga kesinambungan pengobatan dan mencegah kekambuhan.
Persoalan kesehatan jiwa di Sumbawa tidak hanya soal angka ODGJ berat. Dinas Kesehatan mencatat 12 kasus pemasungan, salah satu yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Padahal, program Sumbawa Bebas Pasung sudah dicanangkan sejak 2013.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Syarif Hidayat, menyebut sebagian keluarga masih memasung anggota keluarganya karena menganggap gangguan jiwa sebagai aib. Namun, ia mengakui sebagian keluarga lain sudah rutin memberikan pengobatan dan terus mendampingi pasien.
Sumbawa juga mencatat sembilan kasus bunuh diri sepanjang 2023 hingga 2025. Memasuki 2026, sudah tercatat dua kasus. Syarif mengaitkan tingginya kasus tersebut dengan gangguan kesehatan jiwa yang tidak tertangani sejak dini.
Syarif menegaskan gangguan jiwa ringan yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi gangguan berat. Karena itu, skrining dan deteksi dini di tingkat puskesmas menjadi kunci utama pencegahan.
“Gangguan kesehatan jiwa ringan yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi gangguan jiwa berat,” ujarnya dalam pertemuan TPKJM Kabupaten Sumbawa.
Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjalankan skrining kesehatan jiwa, sosialisasi, penyuluhan, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan. Petugas juga aktif mendatangi keluarga yang masih melakukan pemasungan untuk mendorong perawatan yang lebih manusiawi.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, menegaskan gangguan jiwa bukan kondisi yang tidak dapat ditangani. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, pasien memiliki peluang untuk pulih dan kembali menjalankan aktivitas produktif.
“Gangguan kesehatan jiwa bukan merupakan kondisi yang tidak dapat ditangani. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, masyarakat yang mengalami gangguan jiwa memiliki peluang untuk memperoleh kesembuhan serta kembali menjalankan aktivitas yang produktif dan positif,” kata Bupati saat membuka Pertemuan TPKJM di La Grande Ballroom Hotel, Kamis (20/8).
Meski demikian, Pemkab Sumbawa masih menghadapi keterbatasan tenaga spesialis. Saat ini, kabupaten itu hanya memiliki dua dokter spesialis jiwa. Kondisi ini membuat peran TPKJM di tingkat desa dan kecamatan menjadi semakin vital.
Syarif mendorong penguatan peran TPKJM dalam menangani persoalan kesehatan jiwa di lapangan. Menurutnya, tim yang melibatkan lintas sektor ini bisa menjadi ujung tombak pendampingan pasien dan keluarganya.
Bupati juga menegaskan pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan jiwa seorang diri. Dukungan tenaga kesehatan, keluarga, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak lain dibutuhkan agar penanganan berjalan berkelanjutan.
Dengan data 1.065 ODGJ berat, 1.425 kasus gangguan jiwa lainnya, 12 kasus pasung, serta dua kasus bunuh diri pada 2026, Pemkab Sumbawa kini menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh.