SUMBARWA BARAT — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebelumnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan permanen 833 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, 424 dapur di antaranya berada di Wilayah 3 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, hingga Papua.
Koordinator Wilayah MBG KSB, Firbani Ramadan, memastikan tidak ada satu pun dari 15 unit SPPG di daerahnya yang masuk daftar penutupan permanen maupun suspend. “Kami sudah memeriksa data secara cermat. Kami memastikan tidak ada satu pun dapur di KSB yang masuk daftar penutupan permanen maupun suspend,” ujar Firbani, Rabu, 29 Juli 2026.
Meski wilayah NTB masuk dalam cakupan Wilayah 3 yang banyak terkena sanksi, seluruh dapur mitra MBG di Sumbawa Barat tetap menjalankan pelayanan harian secara aktif.
Walaupun lolos dari sanksi pusat, Firbani mengakui operasional beberapa dapur belum berjalan mulus. Pihaknya masih menerima aduan dari masyarakat terkait kendala sanitasi, terutama masalah pembuangan limbah.
“Laporan terakhir mencatat warga memprotes salah satu dapur akibat saluran pembuangan limbah yang bocor. Kami langsung menegur pengelola dan mereka seketika memperbaiki kerusakan tersebut,” jelasnya.
Firbani menambahkan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Sanitasi Higiene (SLHS) pada setiap dapur tidak serta-merta mengeliminasi risiko kerusakan fasilitas di lapangan. Masalah pengelolaan limbah menjadi poin paling sensitif di tengah masyarakat.
Untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang berpotensi memicu sanksi di kemudian hari, Korwil MBG KSB mengambil langkah antisipatif bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB. Langkah ini berupa kewajiban kepemilikan Surat Layak Operasional (SLO) bagi setiap pengelola dapur.
“Inisiasi ini menjadi langkah protektif di daerah. Selain memegang SLHS, seluruh dapur wajib mengantongi SLO dari DLH demi menjamin operasional benar-benar memenuhi standar perlindungan lingkungan,” pungkas Firbani.