Pemprov NTB Jadi Satu-satunya Daerah Teken MoU Strategis dengan KKP, Ini 9 Ruang Lingkup Kerja Sama Ekonomi Biru

MATARAM — Langkah diplomasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membuahkan hasil strategis. Ia menjadi satu-satunya kepala daerah yang meneken nota kesepakatan langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kesepakatan ini menandai babak baru sinergi pusat-daerah dalam mengelola potensi maritim.

Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat. “Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Apa Saja Isi Kerja Sama NTB dengan KKP?

MoU ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Berikut poin-poin utamanya:

• Sinkronisasi penataan ruang laut — mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih terarah dan memberi kepastian investasi.
• Penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan — memastikan praktik penangkapan dan budidaya ramah lingkungan.
• Hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan — menciptakan nilai tambah bagi produk lokal.
• Pengawasan sumber daya kelautan — memperketat penjagaan ekosistem laut.
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia — mencetak tenaga kerja kompetitif di sektor kelautan dan perikanan.

Mengapa NTB Jadi Satu-satunya Provinsi yang Teken MoU?

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan komunikasi proaktif Pemprov NTB. Miq Iqbal, yang memiliki latar belakang diplomat, memanfaatkan pengalamannya untuk memperkuat diplomasi antarlembaga. Baginya, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, melainkan instrumen membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi kebijakan.

“Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif. Harus berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya program pembangunan bagi NTB,” kata Miq Iqbal.

Dampak Langsung bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Manfaat kerja sama ini diharapkan dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. Peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan SDM yang lebih kompetitif menjadi target utama. Pendekatan ekonomi biru juga diyakini mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan.

Bagi Pemprov NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif mampu menghadirkan kebijakan nasional di daerah secara lebih cepat dan tepat sasaran.