MATARAM — Serapan anggaran Dishub NTB pada paruh pertama tahun ini menunjukkan perbaikan. Dari total pagu Rp13,87 miliar, realisasi mencapai Rp5,61 miliar. Sementara dari sisi pendapatan, capaian mencapai Rp857,23 juta atau 49,55 persen dari target Rp1,73 miliar, dengan kontribusi terbesar dari retribusi kepelabuhanan.
Anggota DPRD NTB Sudirsah menilai posisi Dishub strategis untuk konektivitas masyarakat, namun penerimaan dari retribusi tempat khusus parkir baru terealisasi 78,11 persen dari target. Menurutnya, ini menunjukkan optimalisasi aset transportasi belum maksimal dikonversi menjadi PAD.
"Kondisi tersebut menunjukkan optimalisasi aset dan pelayanan transportasi belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi Pendapatan Asli Daerah," ujar Sudirsah dalam rapat pembahasan laporan realisasi anggaran.
Sementara itu, H. Seoharto menyoroti masih adanya tunggakan administrasi pada belanja barang dan jasa. Ia mempertanyakan apakah kondisi itu akibat faktor perencanaan atau penyebab lain. Ia juga mendorong Dishub memprioritaskan pengembangan transportasi publik di wilayah terisolasi dan memperkuat sektor pelayaran karena NTB merupakan daerah kepulauan.
Dua anggota dewan lainnya, Fikri dan Rob, menyoroti layanan penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano. Fikri meminta Dishub menjelaskan langkah konkret meningkatkan kelancaran pelayanan, sementara Rob mendesak pemerintah memastikan kenyamanan penumpang dan menindak tegas kapal yang tak layak berlayar.
Di sisi lain, Panji menyoroti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum merata, terutama di Kabupaten Sumbawa Barat. Ia menilai wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Menanggapi berbagai masukan, Dishub NTB menegaskan akan mempertahankan target pendapatan melalui optimalisasi pengelolaan terminal dan penguatan pelayanan transportasi. Pada perubahan anggaran mendatang, pembangunan infrastruktur di KSB, termasuk penambahan PJU, akan dioptimalkan.
Dishub menjelaskan, penyesuaian anggaran dipengaruhi kebutuhan belanja pegawai, proyek PJU, dan penyusunan kajian pengembangan potensi transportasi. Pihaknya menegaskan sektor transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung agenda prioritas Pemprov NTB, termasuk penguatan konektivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Terkait pengawasan angkutan wisata, Dishub menyebut kewenangan penyelenggaraan transportasi tertentu berada di pusat, namun perizinan tetap di tangan provinsi. Pertemuan dengan asosiasi travel telah dilakukan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perizinan dan kualitas pelayanan.