NUSA TENGGARA BARAT — Penguatan standar layanan ramah wisatawan Muslim menjadi kunci pengembangan wisata halal di Indonesia, bukan sekadar pemberian label halal pada paket wisata. Dewan Pakar Bidang Pariwisata BA Centre Taufan Rahmadi menekankan pentingnya halal assurance dan Muslim-friendly service di seluruh rantai perjalanan. Koordinasi lintas sektor dinilai wajib agar ekosistem wisata halal berjalan konkret dan terukur.
Wisata halal di Indonesia membutuhkan fondasi layanan yang menyeluruh, mulai dari kemudahan menemukan makanan halal hingga ketersediaan informasi kiblat dan waktu salat di akomodasi. Taufan Rahmadi menyoroti bahwa kebutuhan wisatawan Muslim harus terakomodasi sejak perencanaan perjalanan, bukan hanya di destinasi akhir.
Selama ini, pengembangan wisata halal kerap dipersempit menjadi pemberian label halal pada paket wisata tertentu. Padahal, kata Taufan, pendekatan tersebut belum cukup menjawab kebutuhan riil wisatawan Muslim yang mencakup restoran, tempat ibadah, waktu perjalanan, akomodasi, hingga aktivitas wisata.
Halal Assurance dan Muslim-Friendly Service Jadi Prioritas
Dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, Taufan menegaskan dua pilar utama yang perlu diperkuat. Pertama, halal assurance atau jaminan kehalalan produk dan layanan. Kedua, Muslim-friendly service atau layanan yang ramah kebutuhan wisatawan Muslim.
"Yang utama adalah halal assurance dan Muslim-friendly service. Misalnya kemudahan menemukan makanan halal, fasilitas ibadah yang layak, informasi kiblat dan waktu salat di akomodasi, toilet yang bersih, serta sumber daya manusia yang memahami kebutuhan wisatawan Muslim," kata Taufan.
Operator tur dan penyedia paket perjalanan juga dituntut memberikan informasi yang transparan soal layanan halal yang tersedia. Menurut Taufan, paket wisata tidak harus seluruhnya berlabel halal selama kebutuhan dasar wisatawan Muslim dapat dipenuhi dengan baik.
Dampak bagi Kenyamanan dan Daya Saing
Penguatan standar layanan ini berdampak langsung pada rasa aman dan kepercayaan wisatawan, terutama dalam aspek makanan, minuman, dan layanan pendukung. Wisatawan Muslim yang merasa kebutuhannya dipahami cenderung lebih nyaman dan loyal terhadap destinasi.
Dalam jangka panjang, sertifikasi halal berpotensi meningkatkan daya saing produk pariwisata Indonesia di pasar global. Negara-negara dengan populasi Muslim besar maupun pasar wisatawan Muslim internasional menjadi target yang bisa digarap lebih serius.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Taufan menilai pembangunan wisata halal tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Pariwisata perlu mengambil peran sebagai orchestrator ekosistem, memperkuat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah daerah, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pelaku usaha, komunitas, hingga industri halal.
Selain koordinasi, sejumlah langkah lain diperlukan seperti edukasi pelaku usaha, pendampingan sertifikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penyusunan standar layanan ramah Muslim yang baku.
"Pengembangan wisata halal tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian atau satu asosiasi. Harus menjadi gerakan ekosistem," ucap Taufan.
Harapan pada Roadmap Wisata Ramah Muslim
Taufan berharap Kementerian Pariwisata membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan pemerhati pariwisata. Kolaborasi itu ditujukan untuk menyusun Indonesia Muslim-Friendly Tourism Roadmap yang konkret, terukur, dan berbasis kebutuhan wisatawan.
Bagi traveler Muslim yang merencanakan liburan ke destinasi di Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan layanan ramah Muslim semakin menjadi pertimbangan utama dalam memilih akomodasi dan paket wisata. Informasi terkini soal standar layanan di destinasi tertentu dapat dikonfirmasi melalui dinas pariwisata setempat atau asosiasi industri terkait.
