MATARAM — Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks, tidak hanya sebagai isu sosial tetapi juga menghambat kualitas pembangunan manusia. Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, menekankan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan tingginya angka perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
“Tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di NTB,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda dalam sambutannya.
Penandatanganan Komitmen Lintas Sektor
Komitmen bersama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang dipimpin langsung oleh Wagub NTB, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal. Acara tersebut dihadiri unsur pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok disabilitas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Umi Dinda menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai benteng pertama perlindungan. Penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kekerasan. Ia juga menyoroti pentingnya program sekolah perempuan sebagai sarana membangun ketahanan keluarga.
Peran Laki-Laki dan Fenomena Korban yang Diam
Wagub secara khusus mengajak kaum laki-laki untuk berperan aktif menciptakan keluarga yang harmonis. “Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun, angka itu diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial dan tekanan lingkungan. Kekerasan kerap dianggap sebagai aib keluarga sehingga tidak dilaporkan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah. Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” kata Misiyah.
Program Voice for Equality: Penguatan Layanan dan Pencegahan
Plan International Indonesia melalui Project Manager Kristi Pratiwi menjelaskan bahwa program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” ujar Kristi.
Pemerintah Provinsi NTB berharap kolaborasi lintas sektor ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Langkah nyata di lapangan menjadi kunci untuk menghadirkan lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
