SUMBAWA BARAT — Bandara yang berdiri di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, itu sebelumnya berstatus bandara khusus yang melayani operasional industri. Kini izin penggunaan sementaranya diperluas untuk penerbangan umum, tepat beberapa hari sebelum peringatan HUT KSB pada 20 November 2026.
Abdul Hadi menyambut terbitnya keputusan tersebut sebagai kado bagi warga Sumbawa Barat. Menurutnya, akses udara baru memberi alternatif perjalanan yang jauh lebih singkat dibanding jalur laut.
Mobilitas warga, aparatur pemerintahan, pelaku usaha, hingga distribusi barang dari Lombok ke Sumbawa Barat dan sekitarnya masih bertumpu pada transportasi laut. Jalur penyeberangan Kayangan–Poto Tano menjadi satu-satunya opsi utama selama bertahun-tahun.
Dengan dibukanya layanan penerbangan umum, waktu tempuh Lombok–KSB diproyeksikan jauh lebih efisien. Integrasi dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Lombok disebut membuka peluang baru bagi arus investasi dan tenaga kerja.
"Ini merupakan terobosan strategis bagi konektivitas antar-pulau di NTB. Dengan dibukanya akses penerbangan untuk kepentingan umum di Bandara Poto Tano, waktu tempuh dari Pulau Lombok menuju KSB maupun wilayah sekitarnya menjadi jauh lebih singkat, cepat, dan efisien," ujar Abdul Hadi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Abdul Hadi menyoroti potensi pariwisata Sumbawa Barat yang selama ini kurang terjangkau wisatawan Lombok. Kawasan pesisir Maluk, Sekongkang, dan Pulau Kenawa dinilai punya daya tarik yang bisa berkembang lebih luas bila akses transportasi membaik.
Wisatawan yang tiba di Lombok disebut kini memiliki alternatif perjalanan lebih cepat menuju destinasi unggulan di Pulau Sumbawa. Arus kunjungan yang meningkat diharapkan menggerakkan ekonomi warga lokal.
"Dengan konektivitas yang semakin baik, sektor pariwisata NTB akan sangat diuntungkan. Wisatawan yang tiba di Lombok kini memiliki akses udara yang lebih dekat untuk menjelajahi destinasi unggulan di Sumbawa Barat dan Pulau Sumbawa. Ketika arus kunjungan meningkat, ekonomi masyarakat lokal pun akan ikut bergerak," jelasnya.
Selain investasi dan pariwisata, Abdul Hadi meminta bandara itu memberi manfaat bagi kebutuhan sosial warga. Layanan penerbangan umum dinilai bisa menjadi alternatif untuk rujukan medis, pelayanan kesehatan, dan kepentingan pendidikan dalam kondisi mendesak.
Jangkauan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga diharapkan meluas seiring terbukanya konektivitas udara. Pelaku usaha kecil di Sumbawa Barat dapat mengambil bagian lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdul Hadi mendorong koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Pemkab Sumbawa Barat, Pemprov NTB, dan pengelola bandara. Aspek keselamatan penerbangan, kesiapan infrastruktur, kualitas pelayanan, kesinambungan operasional, dan keterjangkauan harga tiket disebutnya harus menjadi perhatian utama.
Pemanfaatan izin sementara berdasarkan KM 1323 Tahun 2026 diharapkan dikelola maksimal sebagai fondasi menuju layanan penerbangan reguler. Abdul Hadi menegaskan konektivitas transportasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan wilayah dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kita berharap pemanfaatan izin sementara melalui KM 1323 Tahun 2026 i[ni]..." demikian pernyataan Abdul Hadi.