NUSA TENGGARA BARAT — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pemerintah menolak berdebat soal moderasi konten karena posisinya sebagai pelayan publik yang menyerap aspirasi warga. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya menyampaikan hal itu usai konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (19/11). Penjelasan Komdigi muncul setelah forum debat terbuka soal pemblokiran konten kritis ditinggalkan Menkomdigi Meutya Hafid.
Fifi Aleyda Yahya menegaskan, pemerintah tidak berada dalam kapasitas untuk beradu argumen dengan masyarakat. Menurut dia, tugas pemerintah adalah mendengarkan aspirasi dan menindaklanjutinya, bukan mempertahankan kebijakan di panggung debat.
"Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan," kata Fifi di Banda Aceh.
Undangan debat terbuka dilayangkan Kabinet Bayangan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Remotivi. Forum itu hendak membahas kebijakan penghapusan maupun moderasi konten kritik masyarakat terhadap pemerintah di ruang digital.
Menkomdigi Meutya Hafid tidak hadir dalam forum tersebut. Komdigi tidak merinci alasan teknis ketidakhadiran Meutya, hanya menempatkan persoalan ini sebagai soal posisi pemerintah terhadap publik.
Fifi menyatakan pemerintah menempatkan diri sejajar dengan publik dalam menampung pandangan. Setiap masukan konstruktif, kata dia, akan diproses serius oleh kementeriannya.
"Jadi kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat dengan cara sama-sama menerima aspirasi dari masyarakat dan menindaklanjuti jika ada masukan-masukan baik dari masyarakat," ujarnya.
Komdigi juga menyatakan membuka pintu bagi pihak mana pun yang ingin menyampaikan kritik atau menyerahkan bukti pendukung terkait moderasi konten di media sosial.
Menurut Fifi, kementeriannya menerima siapa pun yang membawa masukan, kritik, atau data pendukung untuk ditindaklanjuti. Ia memastikan aspirasi masyarakat akan didengarkan dan di-follow up.
"Komdigi sejauh ini menerima siapa pun jika ada masukan, kritik, atau misalnya data pendukung yang perlu kami tindak lanjuti. Insyaallah kami akan berusaha mendengarkan dan mem-follow up aspirasi dari masyarakat," tutur Fifi.
Persoalan moderasi konten menjadi sorotan karena menyangkut batas antara penegakan aturan digital dan kebebasan berekspresi. Permintaan debat terbuka dari SAFEnet, Remotivi, dan Kabinet Bayangan menunjukkan publik ingin ruang dialog yang lebih terbuka soal kebijakan penghapusan konten.
Komdigi memilih jalur penyerapan aspirasi lewat mekanisme pengaduan dan tindak lanjut, bukan forum adu argumen. Bagi pengguna media sosial dan pelaku bisnis digital, arah kebijakan ini menentukan seberapa agresif konten kritik terhadap pemerintah bisa bertahan di platform.
Sejauh mana masukan masyarakat benar-benar berujung pada perubahan kebijakan moderasi konten masih akan jadi ujian berikutnya.