MATARAM — Pertanyaan tentang siapa yang berhak disebut Dou Mbojo ternyata tidak berhenti pada soal garis keturunan atau wilayah kelahiran. Kamaludin Yusra, guru besar linguistik Universitas Mataram, menyoroti bahwa etnisitas merupakan proses yang terus didefinisikan ulang, bukan cap permanen yang diberikan sekali untuk selamanya.
Dalam kajiannya, Yusra menempatkan perjumpaan antarmanusia, bahasa, kepercayaan, dan kekuasaan sebagai faktor pembentuk identitas Mbojo. Pendekatan itu membuka ruang bagi keragaman internal yang selama ini kerap dipinggirkan dalam narasi identitas tunggal.
Akar terdalam masyarakat Bima ditelusuri hingga Dou Donggo, komunitas yang dipandang sebagai penghuni awal. Ingatan lokal menyebut Donggo Nae di Doro Maleme serta wilayah Dompu dan sekitarnya, Donggo Ana di Mata dan Seli, juga Donggo Masa di Lambitu.
Sebagian warga Lambitu masih mempertahankan Inge Ndai, atau "bahasa kita", yang menyimpan ciri fonologis dan morfosintaksis berbeda dari bahasa Bima dominan. Penelitian Yusra bersama sejumlah kolega pada 2016 mengungkap kekhasan bahasa Sambori sekaligus hubungan dialektologisnya dengan bahasa Bima.
Yusra menegaskan bahwa Inge Ndai tidak layak diposisikan sebagai bahasa pinggiran. Baginya, bahasa itu justru sumber pengetahuan tentang masa lalu yang masih hidup dan menjadi bagian dari warisan Mbojo.
Sejarah pemerintahan Bima juga berlapis. Sebelum dikenal Ncuhi dan Raja, masyarakat Bima melewati masa Naka, ketika kelompok-kelompok kecil dipimpin kepala komunitas. Sistem Ncuhi menyusul, dengan pemimpin adat dan wilayah yang mengayomi warga serta bermusyawarah dalam urusan bersama.
Tradisi menyebut lima Ncuhi, antara lain Dara, Parewa, Padolo, Banggapupa, dan Dorowuni. Yusra menekankan bahwa masa Naka merupakan tatanan awal, bukan sekadar sebutan lain bagi Ncuhi. Dari Naka menuju Ncuhi lalu kerajaan, tampak bahwa kekuasaan Bima tidak pernah hadir dalam satu bentuk yang abadi.
Sebutan Naka, Naga, dan Nogo dalam sejumlah penafsiran lokal dikaitkan dengan makna "botak". Tradisi tentang La Koka, La Kola, atau La Popo, sang "Si Botak", serta jejak pahatan telapak kaki manusia atau kuda pada batu, mengundang penyelidikan lebih jauh.
Kesan itu memunculkan pertanyaan apakah simbol tersebut merekam masa ketika Buddhisme berkembang kuat di Bima. Jejak Hindu-Buddha memang tampak pada pahatan Wadu Pa'a, termasuk figur yang ditafsirkan sebagai Buddha.
Namun Yusra mengingatkan, kemiripan bunyi dan citra kepala gundul belum membuktikan asal-usul ketiga sebutan itu, apalagi kejayaan suatu agama. Pertanyaan sejarah masih perlu diuji, bukan dijadikan alasan mengunggulkan satu masa atas masa lainnya.
Laut kemudian mempertemukan Donggo dengan para pendatang, yang dalam ungkapan lokal disebut "kasii ro sancada", kerang darah dan kerang hijau. Hubungan dengan Sumba dan wilayah timur lainnya perlu ditelusuri lewat bahasa, cerita rakyat, serta kemiripan tradisi Marapu di Sumba dengan Parafu dan Pamboro di Bima.
Dalam lamen Lopi Penge, Muma Tua menyeberangi lautan api mencari tanah baru, sementara raja muda bertahan di tengah lautan darah. Penelitian Yusra pada 2014 membaca nyanyian ratapan itu sebagai ingatan tentang migrasi dan ketercerabutan dari tanah leluhur.
Meski demikian, asal migrasi khusus dari Sumba tetap berstatus hipotesis yang membutuhkan pembuktian. Sastra lisan itu menyimpan suara orang yang kehilangan tanah asal, bukan sertifikat keaslian keturunan. Kesamaan dominan konsonan implosif dalam kedua bahasa memperkuat hipotesis tersebut, tetapi bunyi implosif yang tinggal d dan t dalam bahasa Bima kini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Perjumpaan dengan Jawa membawa perubahan berikutnya. Jejaknya hadir dalam istilah jabatan "patih", nama istana batu "bata" pada Bata Parapanti dan Bata Lambu, serta tradisi istana kayu "asi".
Bo' Sangaji Kai mencatat Manggampo Jawa dan Putri Ratna Lila, yang dikenal sebagai Janda Manggampo Jawa. Ratna Lila dikenang karena menata pemerintahan dari rasa (kampung), jabatan nenti rasa dalam pengelolaan masyarakat, hingga na'e atau rasa na'e (permukiman besar), bersama perangkat jabatan lainnya.
Yusra menilai sosok Ratna Lila menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat politik Mbojo juga berlangsung melalui kepemimpinan perempuan. Jabatan jeneli, tureli, bumi, jena, dan pata rasa menjadi bagian dari penataan masyarakat yang semakin besar dan majemuk.