Kementerian Koperasi Dorong Perajin NTB Gabung Koperasi, Incar Pasar Wastra dan Kriya Lebih Luas

Penulis: Luthfi Hakim  •  Senin, 16 November 2026 | 08:01:31 WIB
Kementerian Koperasi mendorong perajin wastra dan kriya NTB bergabung dalam koperasi untuk memperkuat manajemen usaha kolektif.

MATARAM — Kementerian Koperasi menilai kelembagaan koperasi sebagai instrumen paling relevan untuk menyatukan kekuatan perajin wastra dan kriya di Nusa Tenggara Barat dalam satu manajemen kolektif yang profesional. Lewat wadah itu, pemerintah memproyeksikan terbentuknya ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

NTB dikenal memiliki warisan budaya tekstil dan kerajinan tangan yang beragam, mulai dari tenun ikat, songket, hingga produk kriya berbahan baku alam. Namun, sebagian besar pelakunya masih berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi itu memunculkan persoalan klasik: keterbatasan akses permodalan, harga bahan baku yang berfluktuasi, dan jangkauan pemasaran yang belum luas.

Empat Manfaat yang Diharapkan Muncul dari Koperasi Perajin

Penggabungan pelaku usaha kriya dan wastra ke dalam koperasi diharapkan memberi dampak langsung ke rantai usaha perajin. Kementerian Koperasi merinci sejumlah manfaat strategis tersebut:

  • Efisiensi rantai pasok — pengadaan bahan baku seperti benang, pewarna alam, dan material kerajinan dilakukan kolektif dalam jumlah besar sehingga menekan biaya produksi.
  • Akses pembiayaan lebih mudah — koperasi berbadan hukum mempermudah perajin menjangkau skema pembiayaan formal maupun dana bergulir dari pemerintah.
  • Standar kualitas dan kurasi — koperasi berperan sebagai pusat inkubasi, pelatihan desain, dan standarisasi mutu produk agar sesuai selera pasar nasional maupun ekspor.
  • Perluasan akses pasar — pemasaran bersama lewat platform digital, pameran dagang, dan kemitraan dengan sektor pariwisata NTB dikelola lebih terpusat dan berkelanjutan.

Mengapa Perajin Mikro Sulit Tumbuh Sendiri

Selama ini perajin wastra dan kriya NTB menghadapi kendala yang berulang. Bahan baku dibeli dalam jumlah kecil, sehingga harga satuan lebih mahal dan produksi rentan terganggu saat pasokan berfluktuasi.

Tanpa badan hukum usaha, akses ke pembiayaan formal juga terbatas. Jangkauan pemasaran pun sempit karena berjalan sendiri-sendiri, tanpa kurasi mutu yang seragam.

Koperasi dipandang bisa menutup celah itu. Pengadaan kolektif menekan biaya, sementara kelembagaan berbadan hukum membuka pintu pembiayaan dan kemitraan yang lebih luas.

Sinergi dengan Pemda dan Dinas Terkait

Kementerian Koperasi menyatakan akan bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan di NTB. Pendampingan mencakup proses pembentukan koperasi perajin hingga penguatan tata kelolanya.

Dengan ekosistem yang solid, produk wastra dan kriya NTB diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan budaya. Sektor ini diproyeksikan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Reporter: Luthfi Hakim
Sumber: beritakoperasi.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top