MATARAM — Kementerian Koperasi menilai kelembagaan koperasi sebagai instrumen paling relevan untuk menyatukan kekuatan perajin wastra dan kriya di Nusa Tenggara Barat dalam satu manajemen kolektif yang profesional. Lewat wadah itu, pemerintah memproyeksikan terbentuknya ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
NTB dikenal memiliki warisan budaya tekstil dan kerajinan tangan yang beragam, mulai dari tenun ikat, songket, hingga produk kriya berbahan baku alam. Namun, sebagian besar pelakunya masih berjalan sendiri-sendiri.
Kondisi itu memunculkan persoalan klasik: keterbatasan akses permodalan, harga bahan baku yang berfluktuasi, dan jangkauan pemasaran yang belum luas.
Penggabungan pelaku usaha kriya dan wastra ke dalam koperasi diharapkan memberi dampak langsung ke rantai usaha perajin. Kementerian Koperasi merinci sejumlah manfaat strategis tersebut:
Selama ini perajin wastra dan kriya NTB menghadapi kendala yang berulang. Bahan baku dibeli dalam jumlah kecil, sehingga harga satuan lebih mahal dan produksi rentan terganggu saat pasokan berfluktuasi.
Tanpa badan hukum usaha, akses ke pembiayaan formal juga terbatas. Jangkauan pemasaran pun sempit karena berjalan sendiri-sendiri, tanpa kurasi mutu yang seragam.
Koperasi dipandang bisa menutup celah itu. Pengadaan kolektif menekan biaya, sementara kelembagaan berbadan hukum membuka pintu pembiayaan dan kemitraan yang lebih luas.
Kementerian Koperasi menyatakan akan bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan di NTB. Pendampingan mencakup proses pembentukan koperasi perajin hingga penguatan tata kelolanya.
Dengan ekosistem yang solid, produk wastra dan kriya NTB diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan budaya. Sektor ini diproyeksikan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.