NUSA TENGGARA BARAT — Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11), dan sesuai UU 7/1978 ia tetap berhak atas kendaraan dinas beserta sopir yang biaya pemeliharaan serta gajinya ditanggung negara. Fasilitas itu berlaku karena pengunduran diri Gibran dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, bukan karena pelanggaran konstitusi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong per 12 November 2026 setelah menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam surat itu, Gibran menegaskan mundur atas permintaan sendiri.
"Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," ucap Gibran dalam video di kanal YouTube Wakil Presiden RI yang diunggah pada hari yang sama.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden menjadi landasan fasilitas yang diterima Gibran. Pasal 8 huruf b menyebut bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat "disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya."
Biaya operasional tidak dibebankan ke penerima. Penjelasan pasal yang sama menegaskan, "Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara." Kendaraan dan pengemudi disediakan "dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden."
UU 7/1978 tidak merinci definisi berhenti dengan hormat di batang tubuhnya. Penjelasan Pasal 6 menyatakan, "Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan" sebaliknya.
Karena MPR tidak menyatakan sebaliknya, status Gibran jatuh sebagai berhenti dengan hormat. Konsekuensinya, seluruh hak administratif dalam Pasal 8 melekat padanya, termasuk kendaraan negara dan pengemudi.
Pasal 8 huruf a mengatur bekas wakil presiden menerima sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah diberikan sekali, sedangkan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penerima.
Pasal 6 memberikan hak pensiun dengan besaran pensiun pokok seratus persen dari gaji pokok terakhir. Penjelasan pasal menyebut masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun. Pasal 7 menambahkan tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi bekas pejabat dan keluarganya.
Pasal 11 memberi hak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri. Seluruh hak keuangan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sesuai Pasal 9. Pembayaran dihentikan bila penerima meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur Pasal 10.
Pengunduran diri Gibran terjadi saat DPR tengah memproses usul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik dokumen ijazahnya. Setelah surat diserahkan, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usul HMP tersebut.
MPR menjadwalkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada Jumat (13/11) untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden. Belum ada keterangan resmi soal siapa yang akan mengisi posisi tersebut.