MATARAM — Ketua KONI NTB Mohan Roliskana menyatakan pihaknya berharap pemerintah pusat turun tangan membantu pendanaan PON 2028. Harapan itu disampaikan menyusul permintaan KONI Pusat agar NTB dan NTT selaku tuan rumah menyiapkan anggaran hingga Rp 1 triliun.
"Saya optimistis pemerintah pusat tentu akan membantu untuk menyukseskan PON ini. PON merupakan agenda nasional, sehingga tentu akan ada komunikasi untuk dukungan pembiayaannya," kata Mohan, Kamis (12/11/2026).
Pemprov NTB sendiri baru mengalokasikan Rp 60 miliar dalam APBD 2027 untuk persiapan awal. Angka itu belum termasuk kebutuhan penataan infrastruktur dan kesiapan venue yang membuat total pembiayaan membengkak.
Mohan menjelaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan menjabat sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON 2028. Menurutnya, posisi tersebut strategis untuk melobi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal skema pembiayaan pesta olahraga nasional itu.
Wali Kota Mataram itu menyebut lonjakan kebutuhan anggaran dipengaruhi penataan infrastruktur serta kesiapan venue pertandingan. Meski begitu, Mohan memastikan jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di NTB tidak dipangkas.
"Fokus saat ini adalah menyesuaikan kesiapan venue berdasarkan hasil asesmen tim delegasi PON. Ini sebenarnya lebih kepada penataan infrastrukturnya, bukan soal pengurangan cabang olahraga. Venue-venue yang ada perlu kita lihat lagi, termasuk bagaimana skenario pembiayaannya," jelas Mohan.
Mohan menegaskan KONI NTB akan fokus penuh menggembleng kesiapan atlet melalui pemusatan latihan daerah (pelatda). Urusan teknis penyelenggaraan dan infrastruktur venue menjadi ranah PB PON bersama Pemprov NTB.
Soal peluang NTB tetap menjadi tuan rumah, Mohan menyatakan pihaknya akan berjuang sejauh syarat penyelenggaraan bisa dipenuhi. Namun ia menegaskan tidak akan memaksakan jika hasil asesmen menyatakan sebaliknya.
"Kalau memang masih bisa kami perjuangkan untuk dilaksanakan di sini, tentu akan kami perjuangkan. Tetapi kalau memang tidak memenuhi persyaratan, kami juga tidak bisa memaksakan," tegasnya.
Selisih antara alokasi APBD 2027 sebesar Rp 60 miliar dan permintaan KONI Pusat Rp 1 triliun menjadi pekerjaan rumah utama tuan rumah. Skema pembiayaan dari pusat, termasuk melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum dipastikan nominalnya.
Kesiapan venue di NTB dan NTT masih menunggu hasil asesmen tim delegasi PON. Keputusan soal titik lokasi pertandingan dan besaran dukungan pusat akan menentukan arah persiapan dua provinsi tersebut menuju 2028.