MATARAM — Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, menyatakan seleksi komisioner KPID bukan urusan internal DPRD atau eksekutif semata. Menurutnya, proses itu menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik ke depan. Karena itu, setiap persoalan mekanisme penetapan tujuh nama harus dijelaskan terbuka.
Herman merespons langsung dugaan yang disampaikan Ali Alkhairy soal tujuh nama yang disebut sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai di forum pleno. Ia menegaskan publik berhak tahu dasar pemeringkatan dan siapa yang mengambil keputusan.
Dalam pernyataannya, Herman secara khusus meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian serius terhadap polemik tersebut. Gubernur dinilai punya tanggung jawab publik menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, dan independensi lembaga penyiaran di NTB dari intervensi kekuasaan.
"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujar Herman.
Herman menegaskan pernyataan itu bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam penetapan calon komisioner. Setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik, katanya, harus dijawab lewat transparansi dan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
IJTI NTB menyoroti pula posisi 21 calon yang ikut dalam seleksi. Menurut Herman, seluruhnya harus memperoleh penilaian adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan dinilai proporsional karena proses pengambilan keputusan sudah mengarah ke nama tertentu.
"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman.
Ia juga mengingatkan komisioner KPID bukan jabatan politik yang bisa dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok. Mereka harus dipilih atas dasar kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.
IJTI sebagai organisasi jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran merasa punya kewajiban moral memberi catatan kritis. Herman menyampaikan kekhawatiran calon KPID terpilih tidak mampu bekerja profesional karena minimnya keterwakilan SDM atau unsur penyiaran yang lolos seleksi kali ini.
"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandasnya.
Ia menutup dengan peringatan soal risiko kontradiksi. KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran, kata Herman, jangan sampai lahir dari proses yang justru dipertanyakan independensinya.
"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambahnya.