NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah belum menetapkan skema insentif untuk mobil hybrid plug-in (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV) karena pembahasan lintas kementerian masih berjalan. Kementerian Perindustrian menilai dua jenis kendaraan itu berpotensi menekan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite, tetapi keputusan fiskalnya belum final.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan usulan insentif mobil hybrid, PHEV, dan REEV masih dimatangkan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Sarmuji, kebijakan itu tidak bisa dilihat hanya dari kacamata industri karena menyangkut sektor energi dan fiskal.
"Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja," kata Sarmuji, dikutip dari Antara.
Setiap instansi membawa kepentingan berbeda ke meja pembahasan. Kementerian Keuangan menimbang dampak terhadap anggaran, Kementerian ESDM melihat sisi konsumsi energi, sementara Kemenko Perekonomian menyoroti daya beli dan iklim usaha otomotif.
Sarmuji menegaskan pemerintah masih mempertemukan pandangan-pandangan itu. "Ya itu masih mempertemukan perspektif itu. Ternyata banyak perspektif dari sektor-sektor yang lain yang harus kita akomodir ya," ujarnya.
Belum ada tenggat resmi kapan skema insentif akan diumumkan. Yang jelas, keputusan akhir tidak akan keluar selama empat kementerian itu belum sepakat soal besaran dan bentuk insentifnya.
Kemenperin mengusulkan insentif bagi kendaraan listrik dengan penggerak jarak jauh (REEV) dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) yang dikembangkan di Indonesia. Kedua jenis kendaraan itu dianggap mampu menekan pemakaian BBM bersubsidi.
Selama ini insentif lebih banyak mengalir ke kendaraan listrik berbaterai (BEV). Sarmuji menyebut BEV sudah mendapat fasilitas memadai, mulai dari kemudahan administrasi hingga bebas ganjil genap. "Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (21/10).
Alasannya bukan sekadar soal teknologi. PHEV dan REEV masih memakai mesin pembakaran sebagai pendukung, sehingga konsumsi Pertalite pada kendaraan ini tetap lebih rendah dibanding mobil bensin murni. Pemerintah ingin memastikan insentif benar-benar mengarah ke penghematan energi, bukan sekadar menambah populasi kendaraan.
Kemenperin mengusulkan dua bentuk insentif untuk PHEV dan REEV. Insentif fiskal menyangkut keringanan pajak atau potongan harga, sementara insentif nonfiskal lebih mudah dieksekusi karena tidak membebani anggaran negara.
Bentuk nonfiskal ini sebenarnya sudah lazim dinikmati pengguna BEV. Jika diperluas ke PHEV dan REEV, dampaknya langsung terasa bagi pemilik kendaraan di Jakarta dan kota besar lain yang menerapkan ganjil genap.
Di luar pembahasan insentif, Kemenperin membuka komunikasi dengan pelaku industri. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengajukan permintaan audiensi untuk menyampaikan aspirasi langsung.
"Oh iya, beliau (Ketua Umum Periklindo Moeldoko) mengajukan audiensi, insyaallah akan kita terima audiensinya," kata Sarmuji.
Masukan dari pelaku industri akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum skema insentif ditetapkan. Bagi konsumen, kepastian soal insentif PHEV dan REEV masih harus ditunggu — dan sampai pembahasan lintas kementerian tuntas, harga kedua jenis kendaraan itu belum akan berubah.