Organda NTB Desak Evaluasi Sistem Penyeberangan Kayangan-Pototano, Soroti Antrean Panjang dan Korban Lambatnya Pelayanan

Penulis: Khoirul Anwar  •  Sabtu, 07 November 2026 | 08:02:01 WIB
Ketua Organda NTB Junaidi Kasum menyatakan kemacetan di Pelabuhan Kayangan tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak serius bagi masyarakat.

MATARAM — Ketua Organda NTB Junaidi Kasum menyatakan kemacetan di Pelabuhan Kayangan tidak bisa terus dibiarkan. Menurut dia, dampaknya sudah serius karena dilaporkan ada korban akibat lambatnya pelayanan penyeberangan. Persoalan itu, kata Junaidi, harus menjadi tanggung jawab bersama karena melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan berbeda.

Instansi yang dimaksud meliputi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), PT ASDP Indonesia Ferry, hingga Dinas Perhubungan. Junaidi mengingatkan agar evaluasi di lapangan tidak berujung pada saling menyalahkan antarinstansi. Kemacetan yang berulang, menurutnya, menunjukkan ada persoalan dalam koordinasi maupun sistem pelayanan di pelabuhan.

"Jangan sampai masing-masing pihak saling menyalahkan. Sekarang ASDP menyalahkan Syahbandar, Syahbandar menyalahkan BPTD. Sementara masyarakat yang menjadi korban. Ini harus segera dicarikan solusi," tegas Junaidi, yang akrab disapa JK, dalam keterangannya di Mataram.

Aturan Manifes Penumpang Dinilai Bukan Penyebab Utama

JK menilai alasan pengetatan aturan dan pemeriksaan Manifes Penumpang (Manpas) tidak semestinya dijadikan pembenaran atas kemacetan. Penerapan aturan keselamatan pelayaran, menurutnya, juga berlangsung di pelabuhan penyeberangan lain seperti Lembar dan Padangbai tanpa menimbulkan persoalan serupa.

Yang perlu dibenahi, kata dia, adalah mekanisme pendataan penumpang dan kendaraan sebelum tiba di pelabuhan. Selama ini proses pendataan dan pembelian tiket masih banyak dilakukan setelah penumpang tiba di lokasi. Akibatnya antrean semakin panjang karena sejumlah proses administrasi harus diselesaikan di pelabuhan.

Usulan Data Penumpang Dikirim Daring Sejak Kendaraan Berangkat

Organda mengusulkan agar perusahaan angkutan, khususnya travel dan bus, mengirimkan data penumpang secara daring sejak kendaraan diberangkatkan dari daerah asal. Dengan sistem itu, data penumpang termasuk identitas dan jumlah orang dalam kendaraan sudah terhubung dengan sistem ASDP maupun otoritas pelabuhan sebelum kendaraan tiba di Kayangan.

"Misalnya travel berangkat dari Mataram dengan 14 penumpang. Sebelum berangkat, datanya sudah dikirim melalui sistem online. Ketika tiba di pelabuhan, tiket dan manifes sudah terkoneksi. Jadi tidak lagi menumpuk untuk mengurus semuanya di loket," jelasnya.

Mekanisme tersebut dinilai dapat membantu penerapan aturan keselamatan pelayaran tanpa mengorbankan kelancaran arus penyeberangan. Namun sistem yang menghubungkan perusahaan angkutan, ASDP, dan otoritas pelabuhan hingga kini belum berjalan optimal.

28 Kapal Dinilai Cukup, Organda Minta Peremajaan Bukan Penambahan Armada

Junaidi juga menyoroti wacana penambahan kapal sebagai solusi kemacetan. Menurutnya, 28 unit kapal yang beroperasi saat ini sudah mencukupi untuk melayani penyeberangan Kayangan-Pototano. Kebutuhan mendesak bukan penambahan armada, melainkan peremajaan kapal agar pelayanan dan keselamatan penyeberangan lebih baik.

"Solusinya bukan menambah kapal, tetapi peremajaan kapal. Jangan sampai kemacetan ini justru dijadikan alasan untuk menambah jumlah kapal, padahal armada yang ada sekarang sudah cukup," ujarnya.

JK meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan penambahan kapal tanpa mengevaluasi persoalan mendasar di pelabuhan. Sejumlah tahapan administrasi dan koordinasi keberangkatan kapal, menurutnya, masih perlu disederhanakan dan diintegrasikan lebih dulu.

Reporter: Khoirul Anwar
Sumber: suarantb.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top