Polda Riau Ungkap 22 Kasus BBM Subsidi 2026, 32 Orang Jadi Tersangka

Penulis: Khoirul Anwar  •  Rabu, 04 November 2026 | 08:04:01 WIB
Polda Riau mengungkap 22 kasus penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang 2026 dengan 32 orang ditetapkan sebagai tersangka.

NUSA TENGGARA BARAT — Polda Riau mengungkap 22 kasus penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang 2026 dan menetapkan 32 orang sebagai tersangka, dengan barang bukti 28.826 liter bio solar dan pertalite. Warga pemegang barcode SPBU dan pengguna solar bersubsidi perlu waspada karena modus pengisian berulang memakai barcode tidak sesuai ikut terungkap. Seluruh tersangka dijerat Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama seluruh Polres jajaran menindak distribusi BBM bersubsidi di 12 wilayah hukum. Selain ribuan liter bahan bakar, penyidik menyita 29 kendaraan yang diduga dipakai mengangkut dan menjalankan aksi penyelewengan.

Kendaraan yang diamankan mencakup roda empat, roda enam, roda sepuluh, hingga sepeda motor. Penyitaan itu menunjukkan penyelewengan tidak hanya dilakukan perorangan, tetapi juga melibatkan armada pengangkut.

Berapa BBM Subsidi yang Diamankan?

Total barang bukti mencapai 28.826 liter. Rinciannya, 26.201 liter bio solar dan 2.625 liter pertalite.

Solar mendominasi temuan karena harganya jauh di bawah solar industri. Selisih harga itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjual kembali dengan keuntungan lebih besar.

Wilayah Mana yang Paling Banyak Kasus?

Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan pengungkapan tertinggi. Polres Inhu menangani lima perkara dengan enam tersangka.

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau mengungkap empat kasus dengan enam tersangka. Polres Dumai menangani satu kasus dengan empat tersangka, Polres Rokan Hilir satu kasus dengan tiga tersangka, dan Polres Indragiri Hilir dua kasus dengan tiga tersangka.

Polres Pelalawan mengungkap dua kasus dengan dua tersangka, sedangkan Polres Kuantan Singingi satu kasus dengan dua tersangka. Polres Rohul, Siak, Kampar, Bengkalis, Polresta Pekanbaru, dan Polres Kepulauan Meranti masing-masing menangani satu perkara dengan satu tersangka.

Modus Apa yang Dipakai Pelaku?

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, menyebut setidaknya tiga cara yang paling sering ditemukan. Pelaku mengubah kapasitas tangki kendaraan, membeli BBM memakai jeriken, dan memanfaatkan barcode yang tidak sesuai untuk pengisian berulang di SPBU.

Modus barcode ini yang paling dekat dengan masyarakat sehari-hari. Barcode subsididi SPBU seharusnya terhubung ke data kendaraan dan pemilik yang berhak, sehingga pemakaian berulang di luar peruntukan menandakan ada penyalahgunaan.

"Selama periode ini, kami bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 22 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan total 32 tersangka," ungkap Ade, Selasa (3/11/2026).

Mengapa Penindakan Ini Penting bagi Warga?

Ade menegaskan penyalahgunaan BBM subsidi berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima bahan bakar dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penimbunan dan penjualan kembali membuat kuota cepat habis dan antrean di SPBU memanjang.

"BBM subsidi ini seharusnya untuk masyarakat yang berhak. Jika ada yang menimbun, menyalahgunakan dan menjual kembali untuk keuntungan pribadi, jelas merugikan negara dan masyarakat. Akan kami tindak tegas," ujarnya.

Apa Ancaman Hukumnya?

Seluruh tersangka diproses menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal ini mengatur pidana bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal kemungkinan tersangka baru. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku, termasuk pemasok dan pembeli BBM hasil penyelewengan.

Bagaimana Cara Melaporkan Penyalahgunaan BBM Subsidi?

Masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan, penjualan eceran BBM subsidi di luar ketentuan, atau pengisian berulang dengan barcode tidak sesuai dapat melapor ke kepolisian setempat atau kanal pengaduan resmi Pertamina dan BPH Migas. Sertakan lokasi SPBU, waktu kejadian, dan bukti foto bila memungkinkan.

Hindari membeli BBM subsidi dari penjual eceran tanpa izin. Selain berisiko kena sanksi, praktik itu memperparah kelangkaan pasokan bagi warga yang berhak. Waspadai juga tawaran menjadi "penampung" barcode SPBU dengan imbalan tertentu, karena perbuatan itu masuk kategori penyalahgunaan yang bisa dipidana.

Reporter: Khoirul Anwar
Sumber: liputanoke.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top