MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan permintaan anggaran Rp 1 triliun dari KONI Pusat untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 belum masuk tahap pembicaraan anggaran. Menurut dia, kondisi fiskal NTB yang semakin tertekan membuat daerah tidak sanggup menanggung seluruh kebutuhan PON dari APBD.
Iqbal yakin pemerintah pusat tidak akan membiarkan NTB membiayai sendiri keseluruhan anggaran PON yang digelar bersama NTT dan Jakarta itu. Namun ia menegaskan pembahasan alokasi dana belum pernah dilakukan karena Panitia Besar (PB) PON belum dibentuk.
Menurut Iqbal, tahapan yang harus dilalui sebelum membicarakan anggaran adalah pelantikan Ketua KONI Provinsi NTB, pembentukan PB PON, lalu pertemuan dengan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Enggak mungkin ditanggung sendiri semua oleh Pemda. Apalagi dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini, akan sulit. Tapi, nanti belum sampai ke sana pembicaraannya," ujarnya, Selasa, 3 November 2026.
"Belum sampai pembicaraan ketahap itu. PB-nya saja belum dibentukkan. Nanti kan harus dibentuk PB dulu," lanjut Iqbal.
Ia menyebut pihaknya akan duduk bersama KONI Provinsi lebih dulu, kemudian membentuk PB, baru bertolak ke pusat untuk mendiskusikan rincian penganggaran bersama KONI Pusat dan Kemenpora.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan perbaikan sarana dan prasarana olahraga bukan hanya disiapkan di APBD Murni 2027. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB telah mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan untuk memelihara sejumlah fasilitas yang berpotensi menjadi venue PON.
"Kalau persiapan untuk perbaikan-perbaikan venue, ya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Pendidikan sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue," kata Nelly.
Penataan arena memanah dan berkuda disebut masuk dalam persiapan itu. Nelly belum bisa memastikan apakah venue tersebut memenuhi standar PB PON. "Kalau standar PB kita belum. Saya belum rekap. Sudah saya anggarkan tapi belum saya hitung," ujarnya.
Nelly mengaku belum berbicara jauh soal permintaan Rp 1 triliun dari KONI Pusat. Pemprov NTB saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan APBD 2027, dan rapat internal bersama organisasi perangkat daerah terkait PON belum digelar.
"Kami belum rapat. Untuk tim besar pun kita belum rapat internal, baru KONI. Nah habis KONI, pusat datang kemarin. Insya Allah kita akan rapat berikutnya. Tapi saat ini kami izin konsentrasi APBD dulu ya," pungkas Nelly.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp 1 triliun untuk persiapan pelaksanaan PON NTB-NTT-Jakarta 2028. Nominal itu khusus untuk penyelenggaraan, sementara renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga lain membutuhkan tambahan anggaran.
Suwarno meminta NTB tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga karena setiap cabor memiliki angka anggaran sendiri. Ia juga mendorong pemprov merenovasi fasilitas yang sudah ada, salah satunya GOR 17 Desember di Turida, Mataram, ketimbang membangun venue baru.
"Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD," ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Hasil peninjauan KONI Pusat di NTB menyebut sejumlah venue memenuhi syarat dengan catatan yang harus ditindaklanjuti Pemprov, mulai dari penyempurnaan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, hingga ruang kesehatan.