NUSA TENGGARA BARAT — Dinas terkait di Luwu Timur mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM, namun surat itu berpotensi disalahgunakan oknum yang membeli solar bersubsidi secara kolektif. SPBU diminta menegakkan aturan enam poin dalam surat rekomendasi, termasuk larangan pembelian yang diwakilkan pihak lain. Warga Mangkutana mendesak verifikasi ulang kuota yang dinilai tidak masuk akal.
Fakta di lapangan menunjukkan aturan tersebut tidak selalu dipatuhi. Warga di Kecamatan Mangkutana menduga ada oknum yang membawa hingga sepuluh surat rekomendasi sekaligus untuk membeli solar bersubsidi dengan dalih mewakili kelompok.
Salah satu SPBU yang disorot adalah SPBU Lopi di Kecamatan Mangkutana. Musim panen di wilayah itu sudah selesai, tetapi masih ada oknum yang datang membeli solar subsidi menggunakan rekomendasi untuk alat panen.
Pertanyaannya, untuk apa solar itu dibeli jika panen telah usai. Warga menilai pembelian semacam ini membuka celah BBM bersubsidi berpindah ke pihak yang tidak berhak.
Seorang warga, Yuse, meminta SPBU bersikap tegas terhadap praktik pembelian yang diwakilkan.
"Surat rekomendasi dari Dinas sangat berpotensi penyalahgunaan BBM subsidi, bayangkan saja, alat panen yang kerja di sawah petani beli BBM sampai 500 ribu per jeriken 30 liter, lalu kemana BBM yang dibeli pakai rekomendasi, SPBU harus tegas jangan ada mewakili lagi," kata Yuse.
Selain soal perwakilan, warga mempersoalkan besaran kuota yang dicantumkan dalam surat rekomendasi. Untuk luasan lahan 28 hektare, kuota yang diberikan mencapai 1.539 liter.
Angka itu jauh di atas kebutuhan normal. Penggunaan BBM untuk alat panen combine harvester rata-rata hanya 12 sampai 15 liter per hektare untuk mesin berusia di atas tiga tahun, sedangkan unit baru sekitar 12 liter per hektare.
Warga menduga kuota yang tidak wajar ini menjadi celah bagi oknum untuk memaksa SPBU menghabiskan sisa kuota meski musim panen telah berakhir. Persoalannya, ke mana sisa solar tersebut mengalir setelah kebutuhan kelompok selesai.
Masyarakat meminta Dinas terkait memverifikasi ulang seluruh surat rekomendasi yang telah diterbitkan. Surat yang terbukti disalahgunakan oknum yang mengatasnamakan kelompok diminta dicabut.
SPBU juga diminta konsisten menolak pembelian BBM subsidi yang tidak dilakukan langsung oleh pemegang rekomendasi. Pengawasan di tingkat penyalur menjadi kunci mencegah solar bersubsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas terkait maupun pengelola SPBU Lopi soal temuan warga tersebut. Masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkannya ke Dinas terkait di Luwu Timur atau ke kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM.
Warga diimbau tidak menggunakan jasa calo atau pihak yang menjanjikan kelancaran pembelian BBM subsidi dengan imbalan tertentu. Pembelian solar bersubsidi harus dilakukan sendiri oleh pemegang surat rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.