LOMBOK BARAT — Kepala DPMPTSP Lombok Barat, Hery Ramadhan, menyatakan capaian tersebut tidak lepas dari transformasi pelayanan yang menyasar kepuasan pengguna layanan. Penilaian mencakup empat indikator utama: kecepatan, kemudahan prosedur, transparansi, serta keterjangkauan biaya.
Menurut Hery, tolok ukur akhir bukan sekadar capaian angka, melainkan manfaat yang dirasakan warga dan pelaku usaha di daerah itu. "Kecepatan, kemudahan prosedur, transparansi, serta keterjangkauan menjadi indikator utama dalam penilaian ini. Yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di Lombok Barat," ujar Hery, Kamis (15/10).
Dua pendekatan disebut menjadi penopang hasil penilaian: digitalisasi layanan perizinan dan pelayanan jemput bola. Petugas DPMPTSP Lobar tidak hanya bekerja dari balik meja kantor, tetapi mendatangi desa-desa untuk memproses legalitas usaha secara langsung.
Langkah itu membuka akses bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkendala jarak dan waktu. Legalitas usaha bisa diurus tanpa biaya tersembunyi.
"Kami sering membuka layanan dengan sistem jemput bola. Pelayanan kami hadir langsung di tengah-tengah masyarakat desa. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan legalitas usahanya hanya karena kendala jarak," jelas Hery.
Bagi pelaku UMKM di Lombok Barat, layanan jemput bola memangkas kebutuhan perjalanan ke ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus izin. Prosedur yang lebih singkat dan transparan turut mengurangi ruang pungutan tidak resmi.
Pemkab Lobar menempatkan capaian ini sebagai bagian dari upaya membangun iklim investasi yang kondusif. Pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terjangkau dinilai menjadi pintu masuk bagi masuknya penanam modal ke daerah.
Hery memastikan penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI tidak membuat pihaknya berhenti membenahi layanan. DPMPTSP Lobar menyiapkan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
"Ke depan, pelayanan perizinan diharapkan tak sekadar berpatokan pada capaian standar nasional, tetapi terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat," pungkasnya.
Penghargaan ini menambah daftar capaian Pemkab Lobar di sektor pelayanan publik. Arah kebijakannya kini mengarah pada penguatan peran perizinan sebagai pendorong ekonomi daerah, bukan sekadar pemenuhan target administratif.