MATARAM — Pertumbuhan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong pembangunan pusat data (data center) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, besarnya nilai investasi dan kapasitas infrastruktur dinilai bukan satu-satunya ukuran. Kebutuhan energi, air, lahan, serta dampak sosial dan ekologis disebut harus menjadi bagian penting dalam pemberitaan dan pengawasan.
Pandangan itu mengemuka dalam kelas diskusi Festival Media Selat Malaka 2026 bertema "Membaca Perkembangan Teknologi AI dan Data Center" di Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam, Sabtu, 19 September 2026. Diskusi dimoderatori Anggota Bidang Penyiaran AJI Indonesia, Nurika Manan, dengan menghadirkan pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi media.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dr. Suci Lestari Yuana, M.Sc., menyebut investasi proyek pusat data secara global pada kuartal pertama 2026 mencapai sekitar US$131 miliar atau setara Rp2.300 triliun. Angka itu setara dengan 94 persen dari total investasi asing di sektor komunikasi secara global.
Indonesia turut berupaya meningkatkan kapasitas pusat data. Kapasitas yang disebut dalam diskusi mencapai 580 megawatt dan ditargetkan naik menjadi 1,3 gigawatt, dengan kebutuhan investasi sekitar US$15–20 miliar.
Menurut Suci, biaya konsumsi pusat data di dalam negeri dinilai lebih rendah dibandingkan Singapura. Meski demikian, besarnya nilai investasi yang diumumkan tidak otomatis menunjukkan seluruh komitmen tersebut telah terealisasi.
Dalam konteks Batam, Suci menyoroti klaim investasi pusat data yang mencapai Rp88 triliun. Menurutnya, angka komitmen tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan tingkat realisasinya di lapangan.
"Informasi tingkat realisasi [penting] karena sering dibahas itu komitmen investasi, [sementara] apakah warga yang terdampak sudah dilibatkan?" ujarnya.
Suci mendorong media agar tidak hanya menempatkan pusat data dari perspektif peluang investasi. Aspek biaya sosial, biaya ekonomi, kebutuhan sumber daya, dan dampak lingkungan disebutnya perlu menjadi bagian integral dari peliputan.
Ketua Tim Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, membawakan materi bertajuk "Data, Kolonialisme, dan Biaya Ekologis Pusat Data". Ia menyoroti kebutuhan material, energi, air, dan lahan yang menyertai pembangunan infrastruktur digital.
Digitalisasi tidak lagi sebatas perangkat lunak. Perkembangan AI membutuhkan pusat data, jaringan serat optik, hingga pembangkit listrik sehingga membentuk infrastruktur fisik dengan konsumsi sumber daya besar.
Materi yang dipaparkan Yuyun mencatat proyeksi penggunaan sumber daya pusat data global untuk AI pada 2030. Kebutuhan listrik dapat mencapai 945 terawatt-jam, dengan jejak penggunaan air setara kebutuhan 1,3 miliar penduduk serta kebutuhan lahan sekitar 14.500 kilometer persegi.
Batam menjadi salah satu wilayah yang disoroti dalam pemaparan tersebut. Terdapat 20 pusat data di Batam dengan kapasitas 126 megawatt yang telah beroperasi, serta rencana penambahan kapasitas 1,4 gigawatt.
Materi Greenpeace mencatat daya pasok listrik Batam sebesar 812 megawatt dengan beban puncak 741 megawatt. Pada saat yang sama, ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 300 megawatt serta penambahan pembangkit gas 120 megawatt.
Yuyun merekomendasikan pembangunan pusat data memperhatikan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Ia juga mencantumkan pentingnya sistem pendingin bersirkuit tertutup agar air bersih tidak terbuang untuk pendinginan, pemanfaatan kembali sedikitnya 25 persen panas buangan, serta kewajiban membuka indikator lingkungan secara transparan kepada publik.
Redaktur Katadata, Reza Aji, membagikan pengalaman peliputannya mengenai perkembangan pusat data di Batam. Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu alasan yang membuatnya tertarik mengangkat isu tersebut.
Menurut Reza, perkembangan AI turut mengubah kebutuhan teknis pusat data. Kebutuhan daya pada satu rak pusat data yang sebelumnya berada di kisaran 5–10 kilowatt dapat meningkat tajam menjadi sekitar 30–50 kilowatt ketika dialihfungsikan untuk kebutuhan AI.
"Artinya, kebutuhan listriknya naik dan kebutuhan airnya naik," kata Reza.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 200 pusat data di Indonesia, dengan 18 di antaranya berlokasi di Batam.