PONTIANAK — Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mendarat langsung di Kalimantan Barat pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, dan memimpin rapat koordinasi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, serta pemerintah daerah setempat.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” ucap Prabowo, Sabtu (22/8).
Alih-alih hanya memberi arahan dari ibu kota, Prabowo menempatkan pejabat utama TNI-Polri di tiap provinsi terdampak. Strategi ini dirancang agar proses pemadaman dan evakuasi bergerak dalam satu komando terpadu.
Di Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri yang bertugas. Untuk Kalimantan Tengah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri memimpin operasi. Sementara itu, Kalimantan Selatan dipercayakan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan mengendalikan penanganan di lapangan.
Kecepatan menjadi kata kunci dalam instruksi Presiden. Sekretariat Kabinet melalui akun instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8), menyampaikan bahwa penanganan harus dilakukan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
Pengerahan unsur keamanan ini juga bertujuan mendorong pemerintah daerah dan warga bekerja bersama. Seluruh kekuatan diarahkan bergerak serentak, bukan parsial.
Di sisi lain, aspek hukum tidak dikesampingkan. Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla diminta ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan dari pusat. Dengan turun langsung ke titik lokasi dan menempatkan jajaran tertinggi di empat provinsi, Prabowo memastikan komando penanganan karhutla kali ini benar-benar menyentuh lapisan paling bawah di lapangan.