MATARAM — Gelontoran kredit murah ke sektor usaha mikro dan kecil terbukti menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Realisasi KUR BRI yang mencapai Rp 103,81 triliun hingga semester I-2026 tidak hanya berhenti pada angka, tetapi berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penyaluran dana tersebut didominasi oleh sektor produktif yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Data menunjukkan, sektor pertanian menyerap porsi terbesar dengan 42,68 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 32,34 persen dari total penyaluran.
Dari total 2 juta debitur yang menerima fasilitas KUR, sebanyak 487 ribu di antaranya berhasil mengalami graduasi atau naik kelas. Fenomena ini menjadi indikator bahwa pembiayaan tidak hanya menjadi konsumtif, tetapi produktif dan mendorong pertumbuhan usaha.
Ryan Kiryanto menjelaskan, skema KUR memang dirancang untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 10 juta hingga maksimal Rp 500 juta. "KUR ini sangat dibutuhkan untuk pelaku-pelaku ekonomi yang masuk kategori skala istilahnya tuh mikro dan kecil," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8).
Dampak berantai dari suntikan modal ini terasa hingga ke pasar tenaga kerja. Ryan mencontohkan, seorang pemilik warung makan yang mendapatkan pinjaman Rp 25 juta untuk renovasi tempat usahanya akan otomatis membutuhkan tambahan karyawan ketika omzet meningkat.
"Anda datang minta kredit kecil KUR Rp25 juta untuk renovasi tempat jadi restoran atau kafe. Terus banyaknya orang datang dan ngelayani sendiri repot, lalu Anda mulai merekrut tukang cuci piring, bagian melayani konsumen, sampai kasir. Nah, itulah namanya job creation," jelasnya.
Selain aspek permodalan, kehadiran BRI hingga ke pelosok desa dinilai membawa perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal layanan perbankan kini mulai memahami cara menyimpan uang dan mengakses kredit secara formal.
"Prestasi BRI itu bukan sekadar menyalurkan KUR, tapi BRI itu juga langsung atau tidak langsung sudah mendorong yang namanya edukasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan. Orang desa, orang kampung, dulu enggak kenal bank. Begitu BRI masuk ke sana, jadi kenal," tambah Ryan.
Di tengah volumenya yang besar, keamanan penyaluran KUR tetap menjadi prioritas. Ryan memastikan industri perbankan memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi dan ketat, mulai dari internal audit, compliance, risk management, hingga pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Proses bank itu paling ketat. Orang yang ngawasi bank itu banyak kok, ada internal audit, ada compliance, ada risk management, ada OJK. Apalagi ini KUR, ini kan programnya pemerintah, pengawasannya lebih ketat. Hampir enggak ada celah kok," pungkas mantan Staf Ahli OJK tersebut.