MATARAM — Publik NTB dihadapkan pada pertanyaan besar setelah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dipastikan tidak memenuhi syarat sebagai calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Bukan hanya soal berkas yang kurang, analis politik menilai kegagalan ini justru membuka tabir potensi permainan politik yang lebih kompleks di internal organisasi olahraga tersebut.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang karib disapa Didu, menyoroti salah satu syarat utama yang memberatkan langkah Gubernur Iqbal. Syarat itu mewajibkan calon memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI. Menurutnya, mustahil tim pemenangan yang mengusung gubernur tidak mengetahui aturan dasar semacam itu.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” tukas Didu kepada wartawan, Rabu (20/8/2026).
Kekhawatiran Didu bukan tanpa alasan. Sebelum pendaftaran, tim pemenangan justru tampil percaya diri dan menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah memenuhi syarat. Padahal, menurut Didu, menghitung dukungan dari berbagai cabang olahraga saja tidak cukup untuk melenggang ke gelanggang KONI.
“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegagalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi tim yang selama ini mendorong sang gubernur. Kesalahan mendasar seperti tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan seharusnya bisa dideteksi sejak awal sebelum dukungan digerakkan secara masif.
Didu mengajak publik untuk tidak berhenti pada persoalan kelalaian administratif semata. Ia melihat ada kemungkinan lain yang patut dibaca secara kritis, meski belum bisa disebut sebagai fakta. Baginya, dalam politik, kegagalan seseorang selalu menyisakan pertanyaan tentang siapa pihak yang diuntungkan.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Ia membuka kemungkinan adanya aktor politik tertentu yang memanfaatkan pencalonan gubernur sebagai jalan untuk menyiapkan kandidat alternatif. Skenario ini ia gambarkan secara metaforis seperti Kuda Troya, di mana Gubernur Iqbal bisa saja ditempatkan sebagai tokoh utama di depan, tanpa menyadari ada kandidat lain yang dipersiapkan di belakang layar.
“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” kata Didu.
Meski demikian, ia menekankan bahwa istilah tersebut merupakan analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi. “Saya tidak mengatakan ini konspirasi. Tetapi publik punya alasan untuk bertanya, mengingat politik tidak hanya soal apa yang terlihat di panggung,” tegasnya.
Kecurigaan Didu semakin relevan ketika melihat rangkaian nama yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB. Sebelumnya, Mori Hanafi merupakan salah satu kandidat yang mendaftar bersama Gubernur Iqbal. Dalam perjalanannya, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal diketahui merupakan Ketua KONI Kota Mataram dan berada dalam struktur Partai Golkar NTB. Kini, setelah Gubernur Iqbal dan Mori sama-sama tidak menjadi kandidat, nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana justru mencuat. Mohan sendiri adalah Ketua DPD Partai Golkar NTB dan Ketua Wushu NTB.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” ujar Didu.
Menurutnya, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun, transparansi menjadi kata kunci agar tidak muncul persepsi bahwa kontestasi Ketua KONI telah diarahkan kepada figur tertentu. “Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan utama kini justru berada di dalam lingkaran internal gubernur sendiri. Jika Gubernur Iqbal memang serius ingin maju, tim pemenangan seharusnya menjadi pihak pertama yang memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. “Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidakcermatan timnya sendiri,” pungkas Didu.