MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk program yang berdampak luas bagi masyarakat. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menyurutkan semangat pembangunan yang berkeadilan.
“Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja,” ujar Wagub Dinda dalam penyampaiannya di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.
Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, struktur pendapatan daerah mengalami penyesuaian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan naik sebesar 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun pada APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun.
Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi kapasitas fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi global. Namun, Wagub Dinda mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cerdas, cermat, dan efektif agar prioritas pembangunan daerah tetap tercapai.
Pemerintah provinsi menempatkan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, sebagai agenda paling depan. Program ini dinilai krusial untuk mengejar target pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang tengah mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Pemprov NTB berkomitmen mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar tepat sasaran.
Prioritas kedua yang ditekankan adalah penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada rantai pasok dan pengolahan hasil tani agar nilai tambahnya dinikmati petani lokal.
Dengan ekosistem yang kuat, diharapkan NTB mampu menjadi lumbung pangan nasional yang stabil. Hal ini juga menjadi benteng pertahanan daerah saat terjadi gejolak harga atau krisis pasokan.
Agenda ketiga yang tak kalah penting adalah menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Wagub Dinda menegaskan kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah berbagai event berskala nasional maupun internasional harus dimanfaatkan secara optimal.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pelaksanaan event tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi sektor pariwisata, UMKM, serta masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan.
Di sela penyampaian rancangan anggaran, Wagub Dinda juga menyampaikan rasa duka dan belasungkawa kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana Gempa Bumi. Pemprov NTB bersama berbagai pihak telah menyalurkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
“Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali,” katanya.
Langkah ini menunjukkan komitmen NTB tidak hanya fokus pada pembangunan internal, tetapi juga responsif terhadap situasi kemanusiaan di wilayah sekitar, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.