Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menjadi tujuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Senin (17/8/2026), tak lama setelah ia memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende.
Kunjungan itu dilakukan guna meninjau langsung dampak gempa bumi dan mempercepat pemulihan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Dody berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengecek kondisi pascabencana. Ia menegaskan respons cepat pusat menjadi kunci, dengan prioritas pada infrastruktur vital yang berdampak langsung pada mobilitas dan layanan publik dasar.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Ia meminta pemda segera menyerahkan data awal titik kerusakan infrastruktur, yang menjadi pijakan Kementerian PU menerjunkan tim ke lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Menurutnya, pemulihan harus mengutamakan fasilitas paling krusial bagi warga, sehingga pemda diminta menyampaikan area yang butuh penanganan darurat agar sejalan dengan pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah mengerahkan dukungan air bersih bagi warga terdampak, sedangkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus membersihkan titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, dan Aegela-Batas Kota Ende.
Kementerian PU menegaskan koordinasi dengan pemda dan pendataan menyeluruh kerusakan permukiman serta infrastruktur dasar lainnya akan terus berlanjut. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menjaga komunikasi intensif selama masa tanggap darurat berlangsung.