Harga Pupuk Turun 20 Persen, Laba Pupuk Indonesia Justru Melonjak 252,8 Persen

NUSA TENGGARA BARAT — Kebijakan penurunan harga pupuk yang digulirkan pemerintah ternyata tidak lantas memangkas pendapatan badan usaha milik negara (BUMN). Sebaliknya, PT Pupuk Indonesia justru menuai hasil yang berlipat ganda.

Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang DPR dan DPD 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa kinerja keuangan emiten pupuk pelat merah itu meningkat signifikan. Hal ini terjadi seiring dengan langkah pemerintah yang memangkas rantai birokrasi distribusi.

“Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk kita turunkan 20 persen. Ini terjadi pertama kali dalam sejarah NKRI. Harga pupuk turun, secara bersamaan volume ketersediaan pupuk bertambah,” jelas Prabowo dalam pidatonya.

Kunci Efisiensi di Balik Lonjakan Laba

Penghapusan puluhan aturan tersebut dinilai menjadi faktor utama yang membuat distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan murah. Biaya logistik yang ditekan membuat perusahaan bisa menurunkan harga jual tanpa harus mengorbankan margin keuntungan.

Prabowo menambahkan, dengan biaya operasional yang lebih ramping, keuntungan PT Pupuk Indonesia justru meroket. “Secara bersamaan juga, keuntungan PT Pupuk Indonesia, BUMN, naik 252,8 persen,” ujarnya.

Dampak Nyata bagi Petani dan Ketahanan Pangan

Kemudahan akses pupuk ini memberikan dampak langsung bagi para petani di lapangan. Harga yang lebih murah dengan ketersediaan stok yang melimpah membuat aktivitas bercocok tanam menjadi lebih produktif.

Presiden menegaskan bahwa peningkatan volume pupuk ini berimbas langsung pada kenaikan produksi pertanian nasional. Alhasil, target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai lebih cepat dari perkiraan awal.

“Ini berkat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh kementerian dan pemda,” tambah Prabowo memberikan apresiasi.

Terobosan Pertama dalam Sejarah

Kombinasi antara penurunan harga dan kenaikan laba perusahaan menjadi catatan tersendiri dalam pengelolaan BUMN di Indonesia. Biasanya, penurunan harga jual produk akan diikuti dengan penurunan pendapatan korporasi.

Namun, dengan reformasi regulasi yang masif, pemerintah berhasil mematahkan asumsi tersebut. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan yang pro-rakyat tidak selalu bertentangan dengan kesehatan fundamental bisnis perusahaan negara.

Keberhasilan ini pun menjadi modal berharga bagi sektor pertanian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah dinamika ekonomi global.