MATARAM — Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan akses hukum yang lebih mudah bagi masyarakat.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. Keduanya sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi sesuai kewenangan masing-masing.
Penandatanganan ini disaksikan oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemkab Lombok Utara dan Kanwil Kemenkum NTB.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Ia berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Milawati dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan hukum membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai kebutuhan hukum warga di Lombok Utara diharapkan bisa ditangani secara lebih cepat, tepat, dan terpadu.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan Kemenkum NTB akan memberikan dukungan penting terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Momentum Hari Jadi Kabupaten Lombok Utara ke-18 harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun daerah,” tegas Najmul Akhyar.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap Nota Kesepakatan ini menjadi awal dari hubungan kelembagaan yang semakin erat. Target utamanya adalah mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Lombok Utara.