MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dunia jasa konsultansi di daerah tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara lama. Ia mendorong para konsultan untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di level internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Miq Iqbal saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) NTB di Merumatta Senggigi, Kamis (14/5). Acara itu juga dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah.
Salah satu sorotan utama Gubernur adalah pembangunan infrastruktur yang dinilai belum efisien. Ia mencontohkan, biaya pembangunan jalan di NTB saat ini bisa mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer.
“Banyak metode dan teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter wilayah kita. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar,” ujar Miq Iqbal dalam sambutannya.
Menurutnya, persoalan seperti kerusakan badan jalan hingga longsor sering terjadi karena pendekatan teknis yang digunakan tidak menyesuaikan kondisi geografis NTB. Ia menilai, konsultan harus mampu menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga efisiensi anggaran dan keberlanjutan jangka panjang.
Miq Iqbal menekankan bahwa peran konsultan saat ini telah bergeser. Mereka bukan lagi sekadar penyusun dokumen teknis, melainkan bagian penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Konsultan harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.
Kualitas perencanaan, kata dia, akan sangat memengaruhi hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat—mulai dari pembangunan jalan, kawasan permukiman, hingga peningkatan layanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Untuk meningkatkan daya saing, Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat jejaring internasional. Salah satu langkah yang didorong adalah membangun kerja sama antara INKINDO Indonesia dengan Turki.
Miq Iqbal berharap kerja sama tersebut dapat membuka peluang transfer pengetahuan, teknologi, serta pengembangan kapasitas profesional bagi konsultan Indonesia, khususnya di NTB.
“Ayo kita tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar pembangunan daerah semakin kuat dan NTB mampu melangkah menuju visi Makmur Mendunia,” ajaknya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menilai dunia konsultansi harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Ia menegaskan bahwa konsultan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek.
“Semua kita harus menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujar Fahri dalam sambutannya di forum yang sama.
Ia menambahkan, konsultan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional, terutama di tengah perubahan global yang bergerak cepat.
Ketua DPP INKINDO NTB, Lalu Karman Lutfi, mengungkapkan bahwa konsultan lokal—khususnya kelompok menengah dan kecil—masih menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan ruang lebih luas dalam pembangunan daerah. Pihaknya berharap dukungan pemerintah terus diperkuat agar konsultan lokal mampu bersaing.
Miq Iqbal memastikan Pemprov NTB memiliki komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan konsultan lokal. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa konsultansi menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pembangunan di NTB.