BIMA — Angka tersebut tercatat dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025. Indeks ini menjadi tolok ukur untuk membandingkan biaya konstruksi antarwilayah.
Meski menjadi yang tertinggi di provinsi, IKK Kabupaten Bima justru turun 4,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dalam lima tahun terakhir, indeks ini masih naik 2,29 poin.
Selisih harga konstruksi antara Kabupaten Bima dan daerah termurah di NTB cukup mencolok. Kabupaten Sumbawa mencatat IKK paling rendah, yakni 93,15 poin—artinya biaya bangun di sana 13 poin lebih murah.
Berikut lima kabupaten/kota dengan IKK terendah di Nusa Tenggara Barat pada 2025:
Sementara itu, posisi kedua dan ketiga diduduki oleh Kabupaten Dompu dengan 104,41 poin dan Kota Bima dengan 104,31 poin. Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi, berada di urutan kelima dengan IKK 100,16 poin—hanya sedikit di atas ambang 100 poin yang menjadi patokan harga Surabaya.
BPS mendefinisikan IKK sebagai indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah. Semakin tinggi poinnya, semakin mahal biaya mendirikan bangunan di wilayah tersebut.
Dengan IKK 106,12, harga konstruksi di Kabupaten Bima setara 1,061 kali lipat dari harga di Kota Surabaya. Artinya, jika sebuah proyek di Surabaya menghabiskan biaya Rp 100 juta, proyek serupa di Kabupaten Bima bisa menelan biaya sekitar Rp 106,12 juta.
Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pembangunan infrastruktur, serta bagi kontraktor dan masyarakat yang berencana membangun rumah atau fasilitas umum.