MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Dirres PPA dan PPO Polda NTB dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan. Dukungan itu diberikan khususnya untuk lingkungan lembaga pendidikan berasrama yang selama ini luput dari pengawasan standar perlindungan.
Pertemuan silaturahmi jajaran Polda NTB dipimpin langsung Dirres PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujawati. Hadir mendampingi, pejabat dari Bagian Perencanaan serta Biro Logistik Polda NTB.
Gubernur menegaskan komitmennya menghadirkan ruang aman bagi peserta didik di seluruh wilayah NTB. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis asrama harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan.
"Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB," tegas Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur.
Sebagai langkah konkret, Dinas Sosial P3A NTB diminta menyusun draf konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak dan perempuan. Penyusunan konsep akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Tujuannya memastikan standar perlindungan yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Akreditasi tidak hanya menyasar sekolah konvensional, tetapi juga Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan berasrama.
"Sekolah Rakyat dimasukkan sebagai bagian dari adanya akreditasi terhadap sekolah yang berasrama, sehingga semua ramah anak dan perempuan," tambah Pujawati.
Kombes Pol Ni Made Pujawati menyampaikan terima kasih atas respons cepat dan arahan teknis gubernur terkait pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi menjadi modal penting bagi jajaran kepolisian di lapangan.
"Hadirnya kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB," ujarnya.
Gubernur tidak hanya memberi dukungan umum. Ia juga mengarahkan langkah teknis bersama dinas-dinas terkait agar program pencegahan kekerasan segera diimplementasikan di lapangan.
Kerja sama Pemprov NTB dan Polda NTB diharapkan mempercepat terwujudnya lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Sasaran akhirnya, kejahatan terhadap anak dan perempuan di NTB bisa ditekan.
Bagi warga NTB, kebijakan akreditasi ini menjadi penanda bahwa pengawasan lembaga pendidikan berasrama tidak lagi hanya urusan internal sekolah. Ada standar perlindungan yang akan diuji dan dinilai oleh pemerintah daerah bersama kepolisian.