SUMBAWA BESAR — Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menerima jatah pupuk bersubsidi sebesar 1.000 ton atau setara 1 juta kilogram dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jumlah itu menempatkan Sumbawa sebagai penerima alokasi terbesar dibandingkan sembilan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB.
Egar Sadtopo, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI, menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan alokasi pupuk kepada Pemkab Sumbawa. Menurut dia, selisih alokasi Sumbawa dengan daerah lain cukup jauh.
"Sumbawa ini paling besar menerima alokasi pupuk 1.000 ton. Kalau kabupaten lain hanya 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa dimanfaatkan," kata Egar.
Pupuk bersubsidi yang dialokasikan mencakup jenis Urea dengan harga tebus Rp 1.800 per kilogram. Egar menilai harga tersebut memberi keuntungan signifikan bagi pembudidaya ikan karena menekan biaya produksi budidaya.
"Pupuk bersubsidi memberikan manfaat besar bagi pembudidaya, termasuk pupuk Urea yang disubsidi dengan harga Rp 1.800 per kilogram, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal," ujarnya.
Pemerintah pusat menargetkan seluruh alokasi tersalurkan dan dimanfaatkan optimal oleh pembudidaya pada Oktober mendatang. Jika kebutuhan meningkat seiring kenaikan produksi, tambahan alokasi dapat diusulkan untuk tahun berikutnya.
Hasil pantauan data KKP menunjukkan jumlah pembudidaya ikan di Kabupaten Sumbawa masih tergolong sedikit. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar program tidak berhenti di atas kertas.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot menyambut baik kedatangan perwakilan pemerintah pusat. Menurutnya, penyerahan pupuk menjadi bukti dukungan konkret terhadap sektor perikanan budidaya daerah.
"Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih. Kehadiran Bapak Direktur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya perikanan di Sumbawa," ujar Syarafuddin.
Bupati menegaskan proses penebusan pupuk bersubsidi telah menggunakan sistem digital atau elektronik. Mekanisme itu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pupuk hanya diterima pembudidaya yang telah terdata.
Ia meminta percepatan pendataan pembudidaya, terutama di sejumlah wilayah pesisir yang belum masuk daftar penerima. Pendataan yang lambat berisiko membuat kuota yang sudah disiapkan tidak terserap maksimal.
"Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap. Saya juga mengimbau para pembudidaya agar menggunakan pupuk sesuai dosis, efektif, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," kata Syarafuddin mengingatkan.
Pemkab Sumbawa kini menyiapkan langkah percepatan pendataan penerima di tingkat kecamatan dan desa pesisir. Sosialisasi dosis pemakaian pupuk juga akan dilakukan agar hasil budidaya naik tanpa merusak kualitas air tambak dan kolam warga.