MATARAM — Rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang membahas Raperda Perubahan APBD 2026 berlangsung dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar Nota Keuangan. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya.
Persetujuan itu tidak datang tanpa syarat. Fraksi-fraksi menitikberatkan agar perubahan anggaran tidak sekadar menambah angka, tetapi menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Mataram.
Fraksi Golkar menegaskan perubahan APBD harus diarahkan untuk kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sektor dinilai perlu mendapat perhatian lebih, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan pelayanan dasar.
Fraksi PKS melihat peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sebagai sinyal positif. Namun, perlambatan penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diminta menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Dari sisi pembiayaan, PKS menilai hasil audit BPK yang berdampak terhadap perubahan postur pembiayaan dapat memperluas kapasitas belanja daerah. Tambahan kapasitas itu diharapkan diarahkan pada program prioritas, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
PKS juga menyoroti kenaikan belanja modal sebagai peluang mempercepat pembangunan infrastruktur. Peningkatan belanja transfer diharapkan turut menjawab persoalan persampahan, sementara belanja tidak terduga tetap perlu dijaga sebagai jaring pengaman menghadapi kondisi tak terduga.
Fraksi Gerindra memberikan penekanan serupa. Perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penambahan angka anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), infrastruktur, dan persampahan menjadi sektor yang diminta mendapat perhatian.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong perubahan APBD 2026 menjadi momentum memperbaiki kualitas perencanaan, memperkuat disiplin fiskal, dan meningkatkan kualitas belanja. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PPP menyatakan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, Pemkot Mataram diminta terbuka mengenai sumber pendanaan, penggunaan SiLPA, hingga kenaikan belanja barang dan jasa. Tambahan anggaran juga harus dipastikan memiliki dampak yang jelas terhadap masyarakat.
Dukungan juga disampaikan Fraksi NasDem. Fraksi ini menilai arah program dalam RAPBD Perubahan 2026 telah memberi perhatian terhadap peningkatan pelayanan dan infrastruktur publik. NasDem meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap ancaman abrasi di wilayah pesisir Kota Mataram.
Fraksi Demokrat menilai perubahan APBD harus menjadi momentum koreksi terhadap perencanaan sebelumnya. Catatan itu dinilai penting mengingat tambahan belanja mencapai Rp215,753 miliar atau 12,64 persen, sementara waktu pelaksanaan anggaran 2026 tersisa sekitar dua hingga tiga bulan.
Fraksi Amanah Nurani Bangsa menekankan keberhasilan Perubahan APBD 2026 tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran. Ukuran utamanya adalah seberapa besar manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan persetujuan seluruh fraksi, pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Mataram 2026 akan berlanjut ke tahapan berikutnya. DPRD memastikan proses pembahasan tetap dikawal secara kritis dan konstruktif, dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.