NUSA TENGGARA BARAT — Kasus dugaan penyelewengan solar bersubsidi di lingkungan PLN ULP Saketa berbuntut panjang. HMI Cabang Ternate menilai penanganan perkara yang tengah bergulir di Polsek Saketa berjalan di tempat, sehingga meminta Polda Maluku Utara turun tangan mengambil alih penyidikan. Organisasi kemahasiswaan ini juga menyoroti kejanggalan sistem pengawasan internal yang gagal mendeteksi kebocoran BBM dalam volume puluhan ton.
Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli, menyampaikan kegundahannya secara terbuka. Ia menegaskan tidak masuk akal jika distribusi solar bersubsidi sebanyak 30 ton bisa keluar dari area PLN tanpa terendus manajemen.
"Kalau benar jumlahnya mencapai puluhan ton, sangat penting dibongkar bagaimana BBM itu bisa keluar dari lingkungan PLN. Kepala ULP harus jujur dan berani membuka persoalan ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tetapi negara dan masyarakat," tegas Rizky kepada media, Selasa (11/8/2026).
HMI mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Polisi diminta mengusut tuntas alur keluarnya minyak bersubsidi mulai dari pemegang akses, pihak yang mengetahui, hingga jaringan penampung dan pembeli di hilir.
Menanggapi situasi ini, HMI Cabang Ternate mengeluarkan tuntutan resmi kepada direksi PT PLN (Persero). Selain meminta supervisi Polda Maluku Utara terhadap proses penyidikan di Polsek Saketa, organisasi ini mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem penerimaan, penyimpanan, dan distribusi BBM di ULP Saketa.
Rizky juga menyoroti lambannya gerak Polsek Saketa dalam mengamankan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi kunci. "Polsek memiliki kewenangan untuk masuk, memeriksa, mengamankan barang bukti, dan menelusuri alur BBM tersebut. Sangat tidak mungkin persoalan ini tidak bisa dibongkar jika ditangani secara serius," ujarnya.
Jika hasil audit internal menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran taktis, HMI mendesak PLN mengambil tindakan tegas berupa pencopotan Muhammad Munir dari jabatannya sebagai Kepala PLN ULP Saketa. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi dan menjadi efek jera bagi manajemen unit lain.
HMI Cabang Ternate menyatakan komitmennya mengawal kasus ini hingga akar permasalahannya tuntas. Mereka meminta aparat membongkar seluruh rantai mafia penyelewengan BBM bersubsidi ini tanpa pandang bulu, baik keterlibatan pihak internal maupun eksternal.
Kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola BUMN di sektor energi, khususnya dalam pengamanan komoditas bersubsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebocoran solar bersubsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mendistorsi pasar dan merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.