MATARAM — Kepala Dinsos PPA NTB, Ahmad Masyhuri, mengungkapkan penetapan peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat sudah final. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh Sekolah Rakyat yang masih eksisting di provinsi itu.
Untuk jenjang SMA di Lombok Barat, Sekolah Rakyat menerima 90 siswa. Sementara itu, jenjang SD di Gunungsari, Lombok Barat, menampung 60 siswa. Sekolah Rakyat jenjang SMP di Sentra Paramita Mataram, Lombok Barat, juga menerima sekitar 90 siswa. Adapun di Sumbawa, Sekolah Rakyat tingkat SMP menerima 60 siswa.
Kabar utama datang dari Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sekolah Rakyat permanen pertama di NTB yang berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, itu akan menampung total 270 siswa. Rinciannya, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Kalau di KLU semuanya SD, SMP, SMA masing-masing 90 siswa. Total 270 karena memang itu nantinya menjadi sekolah permanen,” kata Ahmad Masyhuri.
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Lombok Utara menunjukkan progres signifikan. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan percepatan pekerjaan agar sekolah siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 yang dimulai Juni 2026 mendatang. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dan akan dilengkapi gedung SD, SMP, SMA, asrama, masjid, kantin, gedung serbaguna, hingga lapangan olahraga.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan seluas sekitar 5,3 hektare di bekas lahan Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur. Lahan ini dinilai berpotensi menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen berikutnya.
“Yang paling pokok di daerah adalah menyiapkan lahan. Di lokasi Akper tersedia lahan sekitar 5,3 hektare. Nanti bagaimana desainnya, itu tergantung pemerintah pusat,” terang Ahmad Masyhuri.
Meski semua kabupaten di Pulau Lombok sudah mendapatkan alokasi Sekolah Rakyat, Kabupaten Bima belum tercantum dalam daftar penerima. Ahmad Masyhuri berharap daerah itu mendapat kejutan jika disetujui pemerintah pusat. Untuk pengembangan lebih lanjut, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, sementara sekolah yang sudah beroperasi tetap berjalan.